makalah masalah kemiskinan dunia

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang tengah dihadapi oleh dunia adalah kemiskinan. Kemiskinan lahir bersamaan dengan keterbatasan sebagian manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Kemiskinan telah ada sejak lama pada hampir semua peradaban manusia. Pada setiap belahan dunia dapat dipastikan adanya golongan konglomerat dan golongan melarat. Dimana golongan yang konglomerat selalu bisa memenuhi kebutuhannya, sedangkan golongan yang melarat hidup dalam keterbatasan materi yang membuatnya semakin terpuruk.

Saat ini, dunia didera kemiskinan yang menyebar luas di sebagian besar negeri, jika tidak dikatakan seluruhnya, meski berbeda-beda tingkatan dan jumlah orang miskinnya. Hampir-hampir tidak ada satu negara pun yang terbebas dari masalah kemiskinan pada masa sekarang ini, termasuk negara-negara kaya dan maju di bidang sains dan industri. Kemiskinan merupakan masalah umum dan telah menjadi bencana. Meski dunia menyaksikan kemajuan material, terlihat pula adanya peningkatan pengangguran secara nyata. Sebagian orang mengaitkan kemiskinan kepada madaniyah dan menetapkan adanya hubungan negatif antara kemajuan madaniyah dan kemiskinan, di mana setiap kali madaniyah bertambah maju maka setiap kali pula kemiskinan meningkat.
Kemiskinan menyebar luas secara menyolok sejak berlangsungnya kebangkitan industri dan meluasnya penggunaan alat dalam produksi industri dan pertanian. Seberapapun jumlah tenaga kerja yang diserap sektor industri, kemiskinan tetap saja meningkat tajam.

Berbagai pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan individu-individu kaya tidak berhenti menyerahkan bantuan dan memberi pertolongan yang bisa mereka lakukan kepada orang-orang miskin. Mereka juga tidak berhenti menciptakan program-program pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan dalam berbagai bentuknya kepada kaum miskin. Namun masalah kemiskinan tetap saja ada bahkan jumlah orang miskin di dunia makin bertambah. Pemerintah negara kaya dan lembaga-lembaga internasional telah turut campur dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini.

Pada sebagian besar pendapat manusia mengenai kemiskinan pada intinya mereka berpendapat bahwa kemiskinan menggambarkan sisi negatif, yaitu pengamen yang membuat tidak nyaman pengguna jalan raya, pengemis, gubuk kumuh dibawah jembatan layang yang nampak tidak indah, mencemari sungai karena membuang sampah sembarangan, penjambretan, penodongan, pencurian,dll. Dengan demikian, kemiskinan sangat identik dengan kotor, kumuh, malas, sulit diatur, tidak disiplin, sumber penyakit, kekacauan bahkan kejahatan.

Sebagai masalah yang menjadi isu global disetiap negara berkembang, wacana kemiskinan dan pemberantasanya haruslah menjadi agenda wajib bagi para pemerintah pemimpin negara. Peran serta pekerja sosial dalam menagani permasalahan kemiskinan sangat diperlukan, terlebih dalam memberikan masukan (input) dan melakukan perencanaan strategis tentang apa yang akan menjadi suatu kebijakan dari pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis akan membahas tentang:
1. Apa pengertian kemiskinan?
2. Bagaimana cara mengukur kemiskinan?
3. Apa saja macam-macam kemiskinan
4. Apa saja penyebab kemiskinan?
5. Apa saja Masalah Kemiskinan Dunia?
6. Apa saja Strategi Penanggulangan Kemiskinan
7. Bagaimana Structural Adjustment Programs (SAPs) & Poverty?
8. Apa Respon Nasional Dan Internasional Terhadap Kemiskinan
9. Apa saja Strategi Mengatasi Kemiskinan di Dunia

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan makalah ini adalah:
1. Mengetahui pengertian kemiskinan
2. Mengetahui cara mengukur kemiskinan
3. Mengetahui macam-macam kemiskinan
4. Mengetahui penyebab kemiskinan
5. Mengetahui masalah kemiskinan dunia
6. Mengetahui strategi penanggulangan kemiskinan
7. Mengetahui Structural Adjustment Programs (saps) & Poverty
8. Mengetahui respon nasional dan internasional terhadap kemiskinan
9. Mengetahui strategi mengatasi kemiskinan di dunia

Permasalahan Kemsikinan di Indonesia

A.    Definisi Kemiskinan

Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.

Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa dikatakan dengan suatu kondisi serba kekurangan dalam arti minimnya materi yang dimana mereka ini tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.
     
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.


B.     Indikator-Indikator Kemiskinan

      Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut :
            1.      Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
            2.      Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
            3.      Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
            4.      Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
            5.      Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
            6.      Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
            7.      Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
            8.      Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
            9.      Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

C.    Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.
   
 Di bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim, yang antara lain adalah:
            1.      Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
            Yang penting digaris bawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:

Naiknya standar perkembangan suatu daerah.  Politik ekonomi yang tidak sehat.

Faktor-faktor luar negeri, diantaranya:
1)      Rusaknya syarat-syarat perdagangan
2)      Beban hutang
3)      Kurangnya bantuan luar negeri, dan
4)      Perang

 2.  Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
Terlihat jelas faktor ini sangat urgent dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal

 3.  Biaya kehidupan yang tinggi.
Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.

4.  Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.

Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.
         
 Selain itu, ada juga penyebab utama lain dari timbulnya kemiskinan ini, diantaranya :

  •  Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
  •  Terbatasnya akses serta rendahnya mutu layanan kesehatan, pendidikan, dan sempitnya lapangan pekerjaan
  • Kurangnya pengawasan serta perlindungan terhadap asset usaha
  • Kurangnya penyesuaian terhadap gaji upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan seseorang
  •  Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam
  • Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.
  • Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.


D.    Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir keadaan kemiskinan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini diduga karena pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan meningkatnya Gross Domestic Product (GDP) dan atau disebabkan semakin luasnya kesenjangan social.

Hingga kini kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang menjadi isu sentral di Indonesia. Lebih dari 110 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per hari. Jumlah ini sama dengan jumlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja jika digabungkan. Sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia.

Kemiskinan menjadi alasan rendahnya Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia. Secara menyeluruh, kualitas manusia Indonesia relatif sangat rendah jika dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan HDI Indonesia di peringkat 124 dari 187 negara pada tahun 2011. Di tahun yang sama, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 30 juta orang, sebesar 37% dari jumlah tersebut berada di daerah perkotaan dan 63% di daerah pedesaan.

Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas, membuat anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya kemampuan untuk menabung dan berinvestasi, minimnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan dan jaminan sosial, serta menguatnya arus urbanisasi ke kota.

E.     Tantangan Kemiskinan di Indonesia

Masalah kemiskinan di Indonesia sarat sekali hubungannya dengan rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM). dibuktikan oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat Indonesia meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692. yang masih menempati peringkat lebih rendah dari Malaysia dan Thailand di antara negara-negara ASEAN. Sementara, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Indonesia pada tahun yang sama sebesar 0,178. masih lebih tinggi dari Filipina dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender di Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara desa dan kota. Proporsi penduduk miskin di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan. Data Susenas (National Social Ekonomi Survey) 2004 menunjukkan bahwa sekitar 69,0 % penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Selain itu juga tantangan yang sangat memilukan adalah kemiskinan di alami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka pembangunan gender (Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka Indeks pemberdayaan Gender(Gender Empowerment Measurement,GEM).

Tantangan selanjutnya adalah otonomi daerah. di mana hal ini mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengentaskan atau menjerumuskan masyarakat dari kemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. maka tidak mustahil dalam jangka waktu yang relatif singkat kita akan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada skala nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakat ke jurang kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahaya laten dalam skala Nasional.

F.     Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan

            1)      Penanganan Masalah Kurang Gizi dan Kekurangan Pangan
            Penanganan masalah kurang gizi dan kekurangan pangan meliputi:
·         Perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan prioritas: penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin.
·         Peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas: penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin.
            2)      Perluasan Kesempatan Masyarakat Miskin Atas Pendidikan
            Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas pendidikan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :
·         Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk SD, SMP, Pesantren Salafiyah, dan satuan pendidikan non Islam setara SD dan SMP.
·         Beasiswa siswa miskin jenjang SMA.
·         Pengembangan pendidikan untuk dapat membaca.
           
3)      Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan
            Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :

  •  Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas
  •  Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, dan kepulauan.
  •  Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk penanganan penyakit menular dan berpotensi wabah, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan ke gawat darurat.
  • Pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk mengurangi tingkat kematian pada kelahiran.

  4)      Perluasan Kesempatan Berusaha
            Perluasan kesempatan berusaha meliputi peningkatan dukungan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan kegiatan pokok:

  • Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah rumah tangga miskin.
  • Penasehat penataan hak kepemilikan dan sertifikasi lahan petani.
  • Penyediaan sarana dan prasarana untuk usaha.
  • Pelatihan ketrampilan untuk menjalankan usaha.
  • Peningkatan pelayanan koperasi sebagai modal usaha

      Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

      Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.
     
Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:

Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK).

Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
·        
Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.

Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia :
     
Contoh dari upaya kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di Bandung dengan diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25 Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik.
   
Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi, maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang dibantu tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.


BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara.

Pemahaman utamanya mencakup:
Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.


2.2 Mengukur Kemiskinan


Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori, yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari." Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.


2.3. Macam-macam Kemiskinan


Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana semuanya serba kekurangan, misalnya saja miskin jasmani, berarti kekurangan makanan, minuman dan tempat berlindung. Adapun macam-macam kemiskinan yaitu sebagai berikut:
Kemiskinan Mutlak : Kemiskinan yang disebabkan karena tingkat pendapatan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup
Kemiskinan  Relatif : Kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan sekitarnya
Kemiskinan Struktural : Kemiskinan yang disebabkan karena ketimpangan dalam struktur ekonomi suatu negara atau struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.
Kemiskinan Sosial Budaya : Kemiskinan yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, atau lebih singkatnya kondisi sosial budaya yang memaksa masyarakat di daerah itu menjadi miskin.


2.4  Penyebab Kemiskinan


Penyebab kemiskinan sangat kompleks, sehingga perspektif dalam melihat berdasarkan persoalan real dalam masyarakat tersebut. Persoalan real dalam masyarakat biasanya karena adanya kecacatan individual dalam bentuk kondisi dari kelemahan biologis, psikologis, maupun kultural sehingga dapat menghalanginya untuk memperoleh peruntungan untuk dapat memajukan hidupnya. Kelompok yang masuk dalam golongan yang tidak beruntung, yaitu kemiskinan fisik yang lemah, kerentaan, keterisolasian dan ketidakberdayaan.

Pada umumnya di Negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia
Seperti kita ketahui lapangan pekerjaan yang terdapat di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada dimana lapangan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian banyak penduduk di Indonesia yang tidak memperoleh penghasilan itu menyebabkan kemiskinan di Indonesia.

2.  Tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia
Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relative tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini yang diusebut tidak meratanya pendapatan penduduk di Indonesia.

3.  Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah
Banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendidikan yang di butuhkan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Dan pada umumya untuk memperoleh pendapatan yang tinggi diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi pula atau minimal mempunyai memiliki ketrampilan yang memadai dehingga dapat memp[eroleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dehari-hari sehingga kemakmuran penduduk dapat terlaksana dengan baik dan kemiskinan dpat di tanggulangi.

4.  Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global
Yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan.
Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:
a) Naiknya standar perkembangan suatu daerah.
b) Politik ekonomi yang tidak sehat.
c) Faktor-faktor luar negeri, diantaranya: a). Rusaknya syarat-syarat perdagangan b). Beban hutang c). Kurangnya bantuan luar negeri, dan Perang

5.  Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat
Terlihat jelas faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal.

6. Biaya kehidupan yang tinggi
Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.

7.  Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata
Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.

8.  Kurangnya perhatian dari pemerintah
Masalah kemiskinan bisa dibilang menjadi maslah Negara yang semakin berkembang setiap tahunnya dan pemerintah sampai sekarang belum mampu mengatasi masalah tersebut. Kureangnya perhatian pemerintah akan maslah ini mungkin menjadi salah satu penyebabnya.
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

2.5 Masalah Kemiskinan Dunia

Adapun beberapa masalah kemiskinan yang ada di seluruh dunia adalah sebagai berikut:
Rusaknya sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan negara- negara di seluruh dunia saat ini. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang mengandung kerusakan. Tabiatnya mengantarkan kepada kebebasan dan penjajahan, serta terakumulasinya kekayaan di tangan sebagian kecil orang atau perusahaan raksasa.
Rusaknya sistem dan undang-undang yang diterapkan di dunia, dan tidak adanya penguasaan terhadap fakta secara sempurna. Sistem tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah, karena dalam memberikan solusi-solusi bertumpu pada asas-asas yang salah.
Kerusakaan finansial dan administratif serta buruknya pengelolaan perusahaan-perusahaan oleh para pelaksana. Padahal mereka memperoleh gaji, bonus, dan kompensasi sangat tinggi. Selain itu mereka juga menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya kepada lembaga-lembaga yang beraktivitas di dalamnya dan yang mengelola administrasinya.
Burukya distribusi kekayaan, bahkan tidak ada sistem pendistribusian kekayaan. Juga anggapan bahwa masalahnya adalah masalah kelangkaan relatif yang solusinya dengan menambah produksi. Sementara sekitar lima milyar orang penduduk dunia hidup dengan kurang dari dua dolar per hari, sebagaimana sekitar satu setengah milyar orang hidup dengan kurang dari satu dolar per hari per orang. Juga sebagaimana 1 % penduduk Amerika Serikat memiliki 50 % dari total kekayaan, sementara 80 % penduduk Amerika memiliki kurang dari 8 % total kekayaan.
Buruk dan rusaknya administrasi yang dikendalikan oleh nepotisme dan bagi-bagi kekayaan, dan berbagai kerusakan administratif di banyak negara.
Pengaruh dan dominasi perusahaan-perusahaan besar terhadap perekonomian global. Contohnya, 80 % komite yang membuat keputusan di Amerika Serikat ditentukan oleh pemilik kepentingan-kepentingan dan kekayaan-kekayaan yang besar.
Dominasi para penguasa dan para pengusaha terhadap sumber daya negeri.
Peran serta organisasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF dalam menghancurkan kekayaan negara-negara debitor (pengutang) melalui solusi keji yang diberikan kepada negara-negara tersebut yang bertujuan memperlemah dan memelaratkannya serta mempertahankannya terus membutuhkan bantuan dan utang.

2.6  Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah terbesar bagi setiap negara di dunia. tidak dapat dipungkiri, isu-isu kemiskinan sampai saat ini belum juga menemukan solusi yang dapat melegakan pemerintah nasional maupun internasional. Salah satu solusi untuk menaggulangi kemiskinan adalah dengan ketenagakejaan dengan melihat potensi taraf kehidupan penduduk di suatu negara. Menurut ILO, (International Labour Organization) menyatakan dengan perluasan kesempatan kerja akan dibarengi dengan menurunnya kemiskinan, semua itu akan terwujud jika tingkat gaji atau bayaran bagi setiap tenaga kerja juga sesuai bahkan meningkat. Hubungan antara ketenagakerjaan dan kemiskinan adalah ketika memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dari bekerja tentu dapat diukur dengan, apakah mencukupi kebutuhan sehari-hari pekerja tersebut. Maka dengan tinjauan inilah kita bisa menganalisa penurunan dan pengurangan kemiskinan yang terjadi di setiap negara khususnya di indonesia.

Menurut Bank Dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang sukses dalam menggulangi masalah kemiskinan dari tahun 1976 dari angka 40% mencapai angka 11% dari populasi indonesia pada saat itu berdasarkan Badan Pusat Statistik. Penanggulangan yang dilakukan indonesia hanya berjalan hingga tahun 1996, dan indonesia kembali mengalami krisis pada tahun 1998 dan kemiskinanpun kembali meningkat hingga mencapai 24,2% yang disebabkan oleh meroketnya harga-harga komoditas baik makanan maupun non-makanan. Setelah itu indonesia mengalami penurunan secara bertahap meskipun agak lambat.

Garis kemiskinan Bank Dunia hanya dapat dipakai untuk membandingkan dan memonitor perkembangan tingkat kemiskinan secara internasional atau antar negara. Sementara Bank Dunia tetap menyarankan memakai penggunaan garis kemiskinan negara masing-masing dalam memonitor perkembangan kemiskinan di negaranya baik wilayah maupun nasional.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan pengentasan kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat (1998) dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup: (1) pengembangan data dasar (base data) dalam penentuan kelompok sasaran (targeting); (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatandan lapangan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat, 1998). Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu.

2.7 Structural Adjustment Programs (SAPs) & Poverty

Pada akhir Perang Dunia II sistem ekonomi internasional hancur. Tentu ada  aturan dan prosedur yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan oleh karena itu kebutuhan akan suatu lembaga baru muncul. Salah satu lembaga yang didirikan dalam perjalanan Perjanjian Bretton Woods tahun 1944 adalah Dana Moneter Internasional (IMF). Yang telah ditugaskan untuk mengatur sistem moneter internasional dan sistem keuangan dan mempromosikan stabilitas. Lembaga ini harus mendorong kerja sama ekonomi dan membantu mempromosikan kesehatan ekonomi dunia.

Program Penyesuaian Struktural adalah program yang memungkinkan bagi negara-negara untuk mendapatkan pinjaman dari IMF atau Bank Dunia. Pinjaman ini terhubung dengan persyaratan-persyaratan seperti reformasi kebijakan yang signifikan yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan pinjaman (Abugre, 2000). Dalam sejarah lembaga utama menyediakan struktur pinjaman penyesuaian adalah Bank Dunia. Sejak tahun 1986 juga, Moneter Internasional Fund (IMF) memberikan pinjaman penyesuaian dan lembaga keuangan internasional lainnya kemudian International Financial Institution (IFI) yangmengadopsi prinsip-prinsip IMF.

Tujuan utama Struktural Program Penyesuaian adalah pengurangan inflasi. Ini telah disetujui secara luas bahwa tingkat inflasi yang tinggi memiliki konsekuensi negatif pada pertumbuhan dan kemiskinan. Beberapa studi namun menemukan bahwa negara-negara yang mencapai dan mempertahankan stabilitas makroekonomi mungkin tidak selalu mendapatkan signifikan membayar tanggungan dalam pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan (Gunter, Cohen, & Lofgren, 2005).

Inflasi yang lebih rendah cenderung meningkatkan pendapatan riil masyarakat miskin jika penyesuaian pendapatan untuk kenaikan pengeluaran karena inflasi lambat. Dampak dari tingkat inflasi yang lebih rendah pada distribusi pendapatan tergantung pada kestabilan pendapatan untuk harga masing-masing kelompok individu. Itu berarti bahwa jika individu miskin menghadapi penyesuaian lagi, maka ia akan tertinggal dari orang kaya, karena inflasi rendah akan mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan (Garuda, 2000).

2.8 Respon Nasional Dan Internasional Terhadap Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalahyang sangat kompleks, yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam mengatasinya. Pengentasan  rakyat dari kemiskinan merupakan suatu pekerjaan rumah bagi masing-masing negara yang menginginkan rakyatnya makmur dan sejahtera.

Sebagai respon dari dunia internasional terhadap kemiskinan adalah adanya upaya kepedulian yang dilakukan oleh lembaga internasional yang berupaya mengentaskan kemiskinan dengan programnya masing-masing. Seperti world bank dengan IMF, ILO, UNICEF, WTO dan lain-lain. Dengan adanya organisasi internasional ini step by step kemiskinan dapat  terentaskan pada masyarakat suatu negara namun dengan syarat organisasi itu semua bekerjasama dengan baik dalam hal menurunkan angka kemiskinan. Pada sekitar tahun 1997, ketika WorldBank berada dibawah pimpinan Wolfenson, terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan efektifitas upaya pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.

Respon kemiskinan yang terjadi di Indonesia misalnya ketika politik dan keamanan yang sudah tidak stabil ditambah dengan terjadinya krisis ketika tahun 1997-1998, yang mana pertumbuhan ekonomi mencapai 13 persen, inflasi tercatat sangat tinggi sampai 77 persen, PHK dimana-mana, dan melonjaknya angka kemiskinan. Dan kejadian di Indonesia ini menyebabkan repon yang sangat kacau, yang mana ketika itu instabilitas politik yang sudah tidak stabil lagi yang ditandai dengan gelombang demonstasi, hura-hura, kerusuhan, dan mengakibatkan kepada kekerasan.

Dalam hal kesehatan respon kemiskinan menjadi hal yang buruk, yang mana keterbatasan akses dan rendahnya mutu layanan kesahatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap hidup sehat, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain pun, utilisasi (penggunaan) rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedangkan masyarakat miskin cenderung memanfaatkan puskesmas.

2.9. Strategi Mengatasi Kemiskinan di Dunia

Setelah mempelajari sekelompok negara–termasuk Brasil, Kamboja, Mali, Peru dan Tanzania–yang berhasil mengurangi ketimpangan secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, dan mempelajari berbagai bukti yang tersedia, peneliti Bank Dunia mengindentifikasi enam strategi yang berpeluang memberi dampak. Strategi tersebut mengungkap kebijakan yang terbukti telah menambah penghasilan masyarakat miskin, memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan penting, dan memperkuat prospek pembangunan jangka panjang tanpa merusak pertumbuhan. Kebijakan ini berkinerja baik ketika didampingi oleh pertumbuhan yang kuat, manajemen makro ekonomi yang baik, dan pasar tenaga kerja yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memungkinkan masyarakat termiskin untuk memanfaatkan peluang tersebut.

1.  Pengembangan anak usia dini dan gizi
Langkah-langkah ini membantu pertumbuhan anak di masa 1.000 hari pertama mereka. Kekurangan gizi dan kekurangan pertumbuhan kognitif selama periode ini dapat menyebabkan penundaan pendidikan dan mengurangi prestasi mereka di kemudian hari.

2.  Perlindungan kesehatan untuk semua
Memberi cakupan kepada masyarakat tidak mampu untuk mendapat layanan kesehatan yang terjangkau dan tepat waktu, dan pada saat yang sama meningkatkan kapasitas masyarakat untuk belajar, bekerja dan melakukan kemajuan.

3.  Akses pendidikan bermutu untuk semua
Jumlah pelajar di seluruh dunia telah meningkat dan pusat perhatian harus bergeser dari sekadar mengirim anak-anak ke sekolah menjadi memberikan pendidikan bermutu untuk setiap anak di manapun mereka berada. Pendidikan untuk semua anak harus mengedepankan proses belajar, pengetahuan dan pengembangan keterampilan serta kualitas guru.

4.  Bantuan tunai kepada keluarga miskin
Program ini memberi penghasilan pokok kepada keluarga miskin, memungkinkan mereka untuk menjaga anak-anak mereka tetap sekolah dan memungkinkan kaum ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Uang tersebut juga dapat membantu keluarga miskin membeli berbagai keperluan seperti bibit, pupuk, atau ternak, dan membantu mereka menghadapi kekeringan, banjir, bencana pandemik, krisis ekonomi atau guncangan yang lain. Bantuan tunai telah terbukti mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan bagi orang tua maupun anak-anak.

5.  Infrastruktur pedesaan – terutama jalan dan penyediaan listrik
Pembangunan jalan pedesaan dapat mengurangi biaya transportasi, menghubungkan petani desa ke pasar untuk menjual barang-barang mereka, serta memungkinkan pekerja bergerak lebih bebas, dan memperbaiki akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Misalnya, penyediaan listrik bagi masyarakat desa di Guatemala dan Afrika Selatan telah membantu peningkatan tenaga kerja kaum perempuan. Akses listrik juga membuat usaha rumah skala kecil menjadi lebih layak dan produktif, yang sangat diperlukan bagi masyarakat miskin di desa.

6.  Sistem perpajakan yang progresif
Sistem perpajakan yang adil dan progresif dapat membiayai kebijakan agar program pemerintah yang diperlukan berjalan dengan baik, mengalokasikan sumber daya yang ada ke masyarakat termiskin. Sistem pajak dapat dirancang agar mengurangi ketimpangan dan pada saat yang sama menjaga efisiensi anggaran.

Baca Juga

  • contoh makalah sosiologi tentang kemiskinan
  • makalah kemiskinan di indonesia
  • makalah tentang kemiskinan sebagai masalah sosial
  • contoh makalah kemiskinan
  • makalah tentang kemiskinan di masyarakat
  • makalah latar belakang kemiskinan
  • makalah tentang kemiskinan pdf
  • makalah tentang kemiskinan di desa


BAB III
PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang romantis baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua lini masyarakat. Dengan digalakkannya hal ini, tidak perlu sampai 2030 kemiskinan akan mencapai hasil yang seminimal mungkin.

3.1 Saran
Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.


Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

  1.  Pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia
  2.  Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan.
  3.  Marilah kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang masih mengalami kemiskinan.


Referensi :

Suharto, Eko Ph.D.( 2009), “ Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan”,: Bandung
Edi Suharto. Phd. Konsep Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya.
Sukirno Sadono, Ekonomi Pembangunan, Depok, Lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas Indonesia,1978
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home