BAB I
PENDAHULUAN
1.1       Latar Belakang

Akuntansi keuangan sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansisebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Disektor public, kebutuhan akan infprmasi akuntansi semakin tinggi seiringdengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga –lembaga publik. Laporan keuangan sektor publik menjadi instrument utama untukmenciptakan akuntabilitas publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publikyang relevan dan handal, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sector publikdan system akuntansi sector publik. Pengembangan standar akuntansi keuangan sector publik merupakan suatu yang sangat krusial, karena kualitas srndar akuntansi secaralangsung akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian pada bahan ajar ini perlu dikembangkan system akuntansi yang mampu menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat dupertanggung jawabkan.

Pemahaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi "utang sektor publik" dan "permintaan pinjaman sektor publik" untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik.

Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah.


1.2       Tujuan Penulisan

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapatmemahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini :

1)  Memahami konsep dan teori Akuntansi Keuangan Sektor Publik.
2)  Memahami dan menjelaskan standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik,
3) Dapat memahami dan menjelaskan Tehnik Akuntansi Keuangan Sektor Publik
4) Dapat memahami dan menjelaskan Sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik

1.3       Rumusan Masalah

A.          Pengertian Akuntansi  Organisasi Sektor public..?
B.           Pengguna laporan Keuangan Di Organisasi Sektor Publik ?
C.           Hak Dan Kewajiban Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik ?
D.          Tujuan Danfunsi laporan Keuangan Sektor Publik ?
E.            Akuntansi manajemen dan Akuntansi keuangan Di Organisasi Sektor Publik ?

1.4       Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan makalah ini yaitu :
1.      BAB I PENDAHULUAN didalamnya berisis mengenai latar belakang penulisan makalah,  tujuan penulisan makalah, Rumusan Masalah, batasan Masalah Dan Juga Sistematika penulisan makalah sendiri.
2.      BAB II PEMBASAN yang merupakan isi dari pokok pembahasan makalah ini.
3.      BAB III PENUTUP didalamnya berisi mengenai kesimpulan dari pembahsan makalah dan juga saran.



BAB II
AKUNTANSI DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2.1 Pengertian Akuntansi Organisasi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: "... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat". Dari definisi tersebut perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan: "... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta".

Akuntansi Sektor Publik mempelajari bagaimana akuntansi di sebuah organisasi Sektor Publik. Organisasi sektor publik berbeda dengan sektor privat yang berorientasi pada laba. Organisasi sektor publik memiliki tujuan beragam sesuai dengan misi yang diemban organisasi tersebut. Bentuk organisasi sektor publik diantaranya adalah organisasi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan lain-lain. Perbedaan tujuan organisasi tersebut menyebabkan bentuk pelaporanya berbeda karena akuntabilitas yang dituntut oleh stakeholder berbeda. Tujuan pelaporan diarahkan pada tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan tujuan organisasi tersebut.
Akuntansi Sektor Publik akan membahas karakteristik organisasi sektor publik,  standar akuntansi untuk organisasi sektor publik, pelaporan akuntansinya dan akuntansi manajemen sektor publik.
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas.



2.2 Pengguna Laporan Keuangan Sektor Publik

Pemakai laporan keuangan sektor publik Menurut SAP Standar Akuntansi Publik (SAP)
a.       masyarakat
b.      para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
c.       pihak yg memberi dan berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
d.      pemerintah

Menurut Drebin et. al (1981):

Pembayar pajak
Pemberi dana bantuan
Investor
Pengguna jasa
Karyawan/pegawai
Pemasok
Dewan legislatif
Manajemen
Pemilih
Badan pengawas

1.3  Hak Dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

1. Hak untuk mengetahui (right to know):

- Mengetahui kebijakan pemerintah
- Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
- Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu

2. Hak untuk diberi informasi (right to be informed)

Hak untuk diberi penjelasan terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.

3. Hak untuk didengan aspirasinya (right to be heard and to listened to).

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu:

a.       Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
b.      Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan.
c.       Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas.
d.      Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.
e.       Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi.
f.       Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.





1.4  Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Tujuan dan fungsi laporan keuangan secara umum adalah :

1.      Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa agar pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan yang ditetapkan.

2.      Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting) Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.


3.      Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa dating, juga memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4.      Kealangsungan organisasi (viability)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam mementukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa mendatang.

5.      Hubungan Masyarakat (public relation)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas presentasi yang dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, juga sebagai alat komunikasi antara public dan pihak yang berkepentingan.

6.      Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan Laporan keuangan adalah :

1.    Memberikan informasi guna pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

2.    Memberikan informasi guna mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik meliputi informasi yang digunakan untuk :

a.       Membandingkan kinerja keuangan actual denga yang dianggarkan.
b.      Menilai kondisi keuangan dan hasil – hasil operasi.
c.       Membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya.
d.      Membantu dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Dalam konteks akuntansi sektor publik, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat financial saja. Informasi financial disini adalah informasi yang dapat diukur dengan satuan monometer. Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :

a.         Menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
b.         Menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan – perubahan yang terjadi di dalamnya.
c.         Memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang – undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
d.        Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
e.         Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional :
·         Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan criteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode – periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain
·         Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah
·         Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target
·         Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equality) dan keadilan (equity)

2.5 Akuntansi Manajemen Dan Akuntansi Keuangan Disektor Publik.

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants (1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, pengintepretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.
Statements on Management Accounting 1A tentang definisi akuntansi manajemen, dipaparkan sebagai berikut:
“The Process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of financial information used by management to plan, evaluate, and control within an organization and to assure appropriate use of and accountability for its resources.”
Chartered Institute of Management Accountants (1994) dalam Jones dan Pandlebury (1996) membuat definisi yang lebih luas daripada definisi yang dikeluarkan oleh Institute of Management Accountants, terutama dalam hal luas informasi yang diberikan. Chartered Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan pengintepretasian informasi yang digunakan untuk:
1.    Perumusan strategi
2.    Perencanaan dan pengendalian aktivitas
3.    Pengambilan keputusan
4.    Pengoptimalan penggunaan sumber daya
5.    Pengungkapan (disclosure) kepada shareholders dan pihak luar organisasi
6.    Pengungkapan kepada karyawan
7.    Perlindungan aset
Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Akan tetapi, harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakterisitik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa modifikasi.
Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan stratejik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas (task control). Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi:
a.       Perencanaan stratejik
b.      Pemberian informasi biaya
c.       Penilaian investasi
d.      Penganggaran
e.       Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan (charging for services)
f.       Penilaian kinerja
1. Perencanaan Stratejik
Pada tahap perencanaan stratejik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program (cost of program) dan beberapa biaya suatu aktivitas (cost of activity), sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki.
Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan utama yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan (cost, quality and services). Untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Namun tetap, terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta  dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk/pelayanan (product costing). Hal tersebut disebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan secara langsung  dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan discretionary cost yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan di sektor publik merupakan intangible output yang sulit diukur.
2. Pemberian informasi biaya
Biaya (cost) dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:
·  Biaya Input: Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku.
·  Biaya output: Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan.
·  Biaya proses: Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi.
3. Penilaian investasi
Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta didesain untuk organisasi yang berorientasi pada laba. Sementara organisasi publik merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba, sehingga terkadang teknik-teknik tersebut tidak dapat diterapkan untuk sektor publik. Di samping itu sulit untuk mengukur output yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam ukuran finansial (expected return) tidak dapat (sulit) dilakukan.
Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis). Dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut karena biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja akan tetapi harus mencakup biaya sosial (social cost) dan manfaat sosial (social benefits) yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, penilaian investasi dengan menggunakan analisis biaya-manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk memudahkan, dapat digunakan analisis efektifitas biaya (cost-effectiveness analysis).

4. Penganggaran
Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata.
5. Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan (charging for services)
Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
6. Penilaian kinerja
Penilaian kinerja merupakan bagian dari sitem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci (key performance indicator) dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan.































BAB III
PENUTUP
III.1 Kesimpulan

Akuntansi Sektor Publik yang kuat merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan Good Governance di Sektor Publik.  Akuntansi Sektor Publik berkaitan dengan sistem pemrosesan informasi keuangan dan pengkomunikasian informasi keuangan tersebut kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) Organisasi Sektor Publik.  Tuntutan akan transparansi pengelolaan keuangan pada Organisasi Sektor Publik semakin meningkat akhir-akhir ini.  Transparansi informasi keuangan Organisasi Sektor Publik sebagai bagian penting dalam penegakan Good Governance Organisasi Sektor Publik diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi pada Organisasi Sektor Publik.  Penerapan sistem akuntansi yang sehat pada Organisasi Sektor Publik merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.















DAFTAR PUSTAKA

http://sijenius.wordpress.com/2009/05/08/akuntansi-manajemen-sektor-publik/
http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_Sektor_Publik
http://hubungansosialsim.blogspot.com/2010/01/akuntansi-keuangan-sektor-publik.html

Read More

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang tengah dihadapi oleh dunia adalah kemiskinan. Kemiskinan lahir bersamaan dengan keterbatasan sebagian manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Kemiskinan telah ada sejak lama pada hampir semua peradaban manusia. Pada setiap belahan dunia dapat dipastikan adanya golongan konglomerat dan golongan melarat. Dimana golongan yang konglomerat selalu bisa memenuhi kebutuhannya, sedangkan golongan yang melarat hidup dalam keterbatasan materi yang membuatnya semakin terpuruk.

Saat ini, dunia didera kemiskinan yang menyebar luas di sebagian besar negeri, jika tidak dikatakan seluruhnya, meski berbeda-beda tingkatan dan jumlah orang miskinnya. Hampir-hampir tidak ada satu negara pun yang terbebas dari masalah kemiskinan pada masa sekarang ini, termasuk negara-negara kaya dan maju di bidang sains dan industri. Kemiskinan merupakan masalah umum dan telah menjadi bencana. Meski dunia menyaksikan kemajuan material, terlihat pula adanya peningkatan pengangguran secara nyata. Sebagian orang mengaitkan kemiskinan kepada madaniyah dan menetapkan adanya hubungan negatif antara kemajuan madaniyah dan kemiskinan, di mana setiap kali madaniyah bertambah maju maka setiap kali pula kemiskinan meningkat.
Kemiskinan menyebar luas secara menyolok sejak berlangsungnya kebangkitan industri dan meluasnya penggunaan alat dalam produksi industri dan pertanian. Seberapapun jumlah tenaga kerja yang diserap sektor industri, kemiskinan tetap saja meningkat tajam.

Berbagai pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan individu-individu kaya tidak berhenti menyerahkan bantuan dan memberi pertolongan yang bisa mereka lakukan kepada orang-orang miskin. Mereka juga tidak berhenti menciptakan program-program pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan dalam berbagai bentuknya kepada kaum miskin. Namun masalah kemiskinan tetap saja ada bahkan jumlah orang miskin di dunia makin bertambah. Pemerintah negara kaya dan lembaga-lembaga internasional telah turut campur dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini.

Pada sebagian besar pendapat manusia mengenai kemiskinan pada intinya mereka berpendapat bahwa kemiskinan menggambarkan sisi negatif, yaitu pengamen yang membuat tidak nyaman pengguna jalan raya, pengemis, gubuk kumuh dibawah jembatan layang yang nampak tidak indah, mencemari sungai karena membuang sampah sembarangan, penjambretan, penodongan, pencurian,dll. Dengan demikian, kemiskinan sangat identik dengan kotor, kumuh, malas, sulit diatur, tidak disiplin, sumber penyakit, kekacauan bahkan kejahatan.

Sebagai masalah yang menjadi isu global disetiap negara berkembang, wacana kemiskinan dan pemberantasanya haruslah menjadi agenda wajib bagi para pemerintah pemimpin negara. Peran serta pekerja sosial dalam menagani permasalahan kemiskinan sangat diperlukan, terlebih dalam memberikan masukan (input) dan melakukan perencanaan strategis tentang apa yang akan menjadi suatu kebijakan dari pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis akan membahas tentang:
1. Apa pengertian kemiskinan?
2. Bagaimana cara mengukur kemiskinan?
3. Apa saja macam-macam kemiskinan
4. Apa saja penyebab kemiskinan?
5. Apa saja Masalah Kemiskinan Dunia?
6. Apa saja Strategi Penanggulangan Kemiskinan
7. Bagaimana Structural Adjustment Programs (SAPs) & Poverty?
8. Apa Respon Nasional Dan Internasional Terhadap Kemiskinan
9. Apa saja Strategi Mengatasi Kemiskinan di Dunia

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan makalah ini adalah:
1. Mengetahui pengertian kemiskinan
2. Mengetahui cara mengukur kemiskinan
3. Mengetahui macam-macam kemiskinan
4. Mengetahui penyebab kemiskinan
5. Mengetahui masalah kemiskinan dunia
6. Mengetahui strategi penanggulangan kemiskinan
7. Mengetahui Structural Adjustment Programs (saps) & Poverty
8. Mengetahui respon nasional dan internasional terhadap kemiskinan
9. Mengetahui strategi mengatasi kemiskinan di dunia

Permasalahan Kemsikinan di Indonesia

A.    Definisi Kemiskinan

Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.

Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa dikatakan dengan suatu kondisi serba kekurangan dalam arti minimnya materi yang dimana mereka ini tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.
     
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

B.     Indikator-Indikator Kemiskinan

      Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut :
            1.      Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
            2.      Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
            3.      Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
            4.      Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
            5.      Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
            6.      Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
            7.      Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
            8.      Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
            9.      Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

C.    Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.
   
 Di bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim, yang antara lain adalah:
            1.      Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
            Yang penting digaris bawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:

Naiknya standar perkembangan suatu daerah.  Politik ekonomi yang tidak sehat.

Faktor-faktor luar negeri, diantaranya:
1)      Rusaknya syarat-syarat perdagangan
2)      Beban hutang
3)      Kurangnya bantuan luar negeri, dan
4)      Perang

 2.  Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
Terlihat jelas faktor ini sangat urgent dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal

 3.  Biaya kehidupan yang tinggi.
Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.

4.  Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.

Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.
         
 Selain itu, ada juga penyebab utama lain dari timbulnya kemiskinan ini, diantaranya :

•  Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
•  Terbatasnya akses serta rendahnya mutu layanan kesehatan, pendidikan, dan sempitnya lapangan pekerjaan
• Kurangnya pengawasan serta perlindungan terhadap asset usaha
• Kurangnya penyesuaian terhadap gaji upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan seseorang
•  Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam
• Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.
• Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

D.    Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir keadaan kemiskinan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini diduga karena pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan meningkatnya Gross Domestic Product (GDP) dan atau disebabkan semakin luasnya kesenjangan social.

Hingga kini kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang menjadi isu sentral di Indonesia. Lebih dari 110 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per hari. Jumlah ini sama dengan jumlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja jika digabungkan. Sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia.

Kemiskinan menjadi alasan rendahnya Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia. Secara menyeluruh, kualitas manusia Indonesia relatif sangat rendah jika dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan HDI Indonesia di peringkat 124 dari 187 negara pada tahun 2011. Di tahun yang sama, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 30 juta orang, sebesar 37% dari jumlah tersebut berada di daerah perkotaan dan 63% di daerah pedesaan.

Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas, membuat anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya kemampuan untuk menabung dan berinvestasi, minimnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan dan jaminan sosial, serta menguatnya arus urbanisasi ke kota.

E.     Tantangan Kemiskinan di Indonesia

Masalah kemiskinan di Indonesia sarat sekali hubungannya dengan rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM). dibuktikan oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat Indonesia meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692. yang masih menempati peringkat lebih rendah dari Malaysia dan Thailand di antara negara-negara ASEAN. Sementara, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Indonesia pada tahun yang sama sebesar 0,178. masih lebih tinggi dari Filipina dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender di Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara desa dan kota. Proporsi penduduk miskin di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan. Data Susenas (National Social Ekonomi Survey) 2004 menunjukkan bahwa sekitar 69,0 % penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Selain itu juga tantangan yang sangat memilukan adalah kemiskinan di alami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka pembangunan gender (Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka Indeks pemberdayaan Gender(Gender Empowerment Measurement,GEM).

Tantangan selanjutnya adalah otonomi daerah. di mana hal ini mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengentaskan atau menjerumuskan masyarakat dari kemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. maka tidak mustahil dalam jangka waktu yang relatif singkat kita akan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada skala nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakat ke jurang kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahaya laten dalam skala Nasional.

F.     Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan

            1)      Penanganan Masalah Kurang Gizi dan Kekurangan Pangan
            Penanganan masalah kurang gizi dan kekurangan pangan meliputi:
·         Perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan prioritas: penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin.
·         Peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas: penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin.
            2)      Perluasan Kesempatan Masyarakat Miskin Atas Pendidikan
            Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas pendidikan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :
·         Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk SD, SMP, Pesantren Salafiyah, dan satuan pendidikan non Islam setara SD dan SMP.
·         Beasiswa siswa miskin jenjang SMA.
·         Pengembangan pendidikan untuk dapat membaca.
           
3)      Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan
            Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :

•  Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas
•  Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, dan kepulauan.
•  Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk penanganan penyakit menular dan berpotensi wabah, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan ke gawat darurat.
• Pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk mengurangi tingkat kematian pada kelahiran.

  4)      Perluasan Kesempatan Berusaha
            Perluasan kesempatan berusaha meliputi peningkatan dukungan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan kegiatan pokok:

• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah rumah tangga miskin.
• Penasehat penataan hak kepemilikan dan sertifikasi lahan petani.
• Penyediaan sarana dan prasarana untuk usaha.
• Pelatihan ketrampilan untuk menjalankan usaha.
• Peningkatan pelayanan koperasi sebagai modal usaha

      Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

      Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.
     
Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:

Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK).

Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
·        
Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.

Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia :
     
Contoh dari upaya kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di Bandung dengan diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25 Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik.
   
Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi, maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang dibantu tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.


BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara.

Pemahaman utamanya mencakup:
Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

2.2 Mengukur Kemiskinan

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori, yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari." Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

2.3. Macam-macam Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana semuanya serba kekurangan, misalnya saja miskin jasmani, berarti kekurangan makanan, minuman dan tempat berlindung. Adapun macam-macam kemiskinan yaitu sebagai berikut:
Kemiskinan Mutlak : Kemiskinan yang disebabkan karena tingkat pendapatan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup
Kemiskinan  Relatif : Kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan sekitarnya
Kemiskinan Struktural : Kemiskinan yang disebabkan karena ketimpangan dalam struktur ekonomi suatu negara atau struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.
Kemiskinan Sosial Budaya : Kemiskinan yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, atau lebih singkatnya kondisi sosial budaya yang memaksa masyarakat di daerah itu menjadi miskin.

2.4  Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan sangat kompleks, sehingga perspektif dalam melihat berdasarkan persoalan real dalam masyarakat tersebut. Persoalan real dalam masyarakat biasanya karena adanya kecacatan individual dalam bentuk kondisi dari kelemahan biologis, psikologis, maupun kultural sehingga dapat menghalanginya untuk memperoleh peruntungan untuk dapat memajukan hidupnya. Kelompok yang masuk dalam golongan yang tidak beruntung, yaitu kemiskinan fisik yang lemah, kerentaan, keterisolasian dan ketidakberdayaan.

Pada umumnya di Negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia
Seperti kita ketahui lapangan pekerjaan yang terdapat di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada dimana lapangan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian banyak penduduk di Indonesia yang tidak memperoleh penghasilan itu menyebabkan kemiskinan di Indonesia.

2.  Tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia
Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relative tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini yang diusebut tidak meratanya pendapatan penduduk di Indonesia.

3.  Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah
Banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendidikan yang di butuhkan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Dan pada umumya untuk memperoleh pendapatan yang tinggi diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi pula atau minimal mempunyai memiliki ketrampilan yang memadai dehingga dapat memp[eroleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dehari-hari sehingga kemakmuran penduduk dapat terlaksana dengan baik dan kemiskinan dpat di tanggulangi.

4.  Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global
Yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan.
Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:
a) Naiknya standar perkembangan suatu daerah.
b) Politik ekonomi yang tidak sehat.
c) Faktor-faktor luar negeri, diantaranya: a). Rusaknya syarat-syarat perdagangan b). Beban hutang c). Kurangnya bantuan luar negeri, dan Perang

5.  Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat
Terlihat jelas faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal.

6. Biaya kehidupan yang tinggi
Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.

7.  Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata
Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.

8.  Kurangnya perhatian dari pemerintah
Masalah kemiskinan bisa dibilang menjadi maslah Negara yang semakin berkembang setiap tahunnya dan pemerintah sampai sekarang belum mampu mengatasi masalah tersebut. Kureangnya perhatian pemerintah akan maslah ini mungkin menjadi salah satu penyebabnya.
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

2.5 Masalah Kemiskinan Dunia

Adapun beberapa masalah kemiskinan yang ada di seluruh dunia adalah sebagai berikut:
Rusaknya sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan negara- negara di seluruh dunia saat ini. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang mengandung kerusakan. Tabiatnya mengantarkan kepada kebebasan dan penjajahan, serta terakumulasinya kekayaan di tangan sebagian kecil orang atau perusahaan raksasa.
Rusaknya sistem dan undang-undang yang diterapkan di dunia, dan tidak adanya penguasaan terhadap fakta secara sempurna. Sistem tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah, karena dalam memberikan solusi-solusi bertumpu pada asas-asas yang salah.
Kerusakaan finansial dan administratif serta buruknya pengelolaan perusahaan-perusahaan oleh para pelaksana. Padahal mereka memperoleh gaji, bonus, dan kompensasi sangat tinggi. Selain itu mereka juga menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya kepada lembaga-lembaga yang beraktivitas di dalamnya dan yang mengelola administrasinya.
Burukya distribusi kekayaan, bahkan tidak ada sistem pendistribusian kekayaan. Juga anggapan bahwa masalahnya adalah masalah kelangkaan relatif yang solusinya dengan menambah produksi. Sementara sekitar lima milyar orang penduduk dunia hidup dengan kurang dari dua dolar per hari, sebagaimana sekitar satu setengah milyar orang hidup dengan kurang dari satu dolar per hari per orang. Juga sebagaimana 1 % penduduk Amerika Serikat memiliki 50 % dari total kekayaan, sementara 80 % penduduk Amerika memiliki kurang dari 8 % total kekayaan.
Buruk dan rusaknya administrasi yang dikendalikan oleh nepotisme dan bagi-bagi kekayaan, dan berbagai kerusakan administratif di banyak negara.
Pengaruh dan dominasi perusahaan-perusahaan besar terhadap perekonomian global. Contohnya, 80 % komite yang membuat keputusan di Amerika Serikat ditentukan oleh pemilik kepentingan-kepentingan dan kekayaan-kekayaan yang besar.
Dominasi para penguasa dan para pengusaha terhadap sumber daya negeri.
Peran serta organisasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF dalam menghancurkan kekayaan negara-negara debitor (pengutang) melalui solusi keji yang diberikan kepada negara-negara tersebut yang bertujuan memperlemah dan memelaratkannya serta mempertahankannya terus membutuhkan bantuan dan utang.

2.6  Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah terbesar bagi setiap negara di dunia. tidak dapat dipungkiri, isu-isu kemiskinan sampai saat ini belum juga menemukan solusi yang dapat melegakan pemerintah nasional maupun internasional. Salah satu solusi untuk menaggulangi kemiskinan adalah dengan ketenagakejaan dengan melihat potensi taraf kehidupan penduduk di suatu negara. Menurut ILO, (International Labour Organization) menyatakan dengan perluasan kesempatan kerja akan dibarengi dengan menurunnya kemiskinan, semua itu akan terwujud jika tingkat gaji atau bayaran bagi setiap tenaga kerja juga sesuai bahkan meningkat. Hubungan antara ketenagakerjaan dan kemiskinan adalah ketika memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dari bekerja tentu dapat diukur dengan, apakah mencukupi kebutuhan sehari-hari pekerja tersebut. Maka dengan tinjauan inilah kita bisa menganalisa penurunan dan pengurangan kemiskinan yang terjadi di setiap negara khususnya di indonesia.

Menurut Bank Dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang sukses dalam menggulangi masalah kemiskinan dari tahun 1976 dari angka 40% mencapai angka 11% dari populasi indonesia pada saat itu berdasarkan Badan Pusat Statistik. Penanggulangan yang dilakukan indonesia hanya berjalan hingga tahun 1996, dan indonesia kembali mengalami krisis pada tahun 1998 dan kemiskinanpun kembali meningkat hingga mencapai 24,2% yang disebabkan oleh meroketnya harga-harga komoditas baik makanan maupun non-makanan. Setelah itu indonesia mengalami penurunan secara bertahap meskipun agak lambat.

Garis kemiskinan Bank Dunia hanya dapat dipakai untuk membandingkan dan memonitor perkembangan tingkat kemiskinan secara internasional atau antar negara. Sementara Bank Dunia tetap menyarankan memakai penggunaan garis kemiskinan negara masing-masing dalam memonitor perkembangan kemiskinan di negaranya baik wilayah maupun nasional.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan pengentasan kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat (1998) dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup: (1) pengembangan data dasar (base data) dalam penentuan kelompok sasaran (targeting); (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatandan lapangan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat, 1998). Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu.

2.7 Structural Adjustment Programs (SAPs) & Poverty

Pada akhir Perang Dunia II sistem ekonomi internasional hancur. Tentu ada  aturan dan prosedur yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan oleh karena itu kebutuhan akan suatu lembaga baru muncul. Salah satu lembaga yang didirikan dalam perjalanan Perjanjian Bretton Woods tahun 1944 adalah Dana Moneter Internasional (IMF). Yang telah ditugaskan untuk mengatur sistem moneter internasional dan sistem keuangan dan mempromosikan stabilitas. Lembaga ini harus mendorong kerja sama ekonomi dan membantu mempromosikan kesehatan ekonomi dunia.

Program Penyesuaian Struktural adalah program yang memungkinkan bagi negara-negara untuk mendapatkan pinjaman dari IMF atau Bank Dunia. Pinjaman ini terhubung dengan persyaratan-persyaratan seperti reformasi kebijakan yang signifikan yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan pinjaman (Abugre, 2000). Dalam sejarah lembaga utama menyediakan struktur pinjaman penyesuaian adalah Bank Dunia. Sejak tahun 1986 juga, Moneter Internasional Fund (IMF) memberikan pinjaman penyesuaian dan lembaga keuangan internasional lainnya kemudian International Financial Institution (IFI) yangmengadopsi prinsip-prinsip IMF.

Tujuan utama Struktural Program Penyesuaian adalah pengurangan inflasi. Ini telah disetujui secara luas bahwa tingkat inflasi yang tinggi memiliki konsekuensi negatif pada pertumbuhan dan kemiskinan. Beberapa studi namun menemukan bahwa negara-negara yang mencapai dan mempertahankan stabilitas makroekonomi mungkin tidak selalu mendapatkan signifikan membayar tanggungan dalam pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan (Gunter, Cohen, & Lofgren, 2005).

Inflasi yang lebih rendah cenderung meningkatkan pendapatan riil masyarakat miskin jika penyesuaian pendapatan untuk kenaikan pengeluaran karena inflasi lambat. Dampak dari tingkat inflasi yang lebih rendah pada distribusi pendapatan tergantung pada kestabilan pendapatan untuk harga masing-masing kelompok individu. Itu berarti bahwa jika individu miskin menghadapi penyesuaian lagi, maka ia akan tertinggal dari orang kaya, karena inflasi rendah akan mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan (Garuda, 2000).

2.8 Respon Nasional Dan Internasional Terhadap Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalahyang sangat kompleks, yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam mengatasinya. Pengentasan  rakyat dari kemiskinan merupakan suatu pekerjaan rumah bagi masing-masing negara yang menginginkan rakyatnya makmur dan sejahtera.

Sebagai respon dari dunia internasional terhadap kemiskinan adalah adanya upaya kepedulian yang dilakukan oleh lembaga internasional yang berupaya mengentaskan kemiskinan dengan programnya masing-masing. Seperti world bank dengan IMF, ILO, UNICEF, WTO dan lain-lain. Dengan adanya organisasi internasional ini step by step kemiskinan dapat  terentaskan pada masyarakat suatu negara namun dengan syarat organisasi itu semua bekerjasama dengan baik dalam hal menurunkan angka kemiskinan. Pada sekitar tahun 1997, ketika WorldBank berada dibawah pimpinan Wolfenson, terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan efektifitas upaya pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.

Respon kemiskinan yang terjadi di Indonesia misalnya ketika politik dan keamanan yang sudah tidak stabil ditambah dengan terjadinya krisis ketika tahun 1997-1998, yang mana pertumbuhan ekonomi mencapai 13 persen, inflasi tercatat sangat tinggi sampai 77 persen, PHK dimana-mana, dan melonjaknya angka kemiskinan. Dan kejadian di Indonesia ini menyebabkan repon yang sangat kacau, yang mana ketika itu instabilitas politik yang sudah tidak stabil lagi yang ditandai dengan gelombang demonstasi, hura-hura, kerusuhan, dan mengakibatkan kepada kekerasan.

Dalam hal kesehatan respon kemiskinan menjadi hal yang buruk, yang mana keterbatasan akses dan rendahnya mutu layanan kesahatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap hidup sehat, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain pun, utilisasi (penggunaan) rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedangkan masyarakat miskin cenderung memanfaatkan puskesmas.

2.9. Strategi Mengatasi Kemiskinan di Dunia

Setelah mempelajari sekelompok negara–termasuk Brasil, Kamboja, Mali, Peru dan Tanzania–yang berhasil mengurangi ketimpangan secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, dan mempelajari berbagai bukti yang tersedia, peneliti Bank Dunia mengindentifikasi enam strategi yang berpeluang memberi dampak. Strategi tersebut mengungkap kebijakan yang terbukti telah menambah penghasilan masyarakat miskin, memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan penting, dan memperkuat prospek pembangunan jangka panjang tanpa merusak pertumbuhan. Kebijakan ini berkinerja baik ketika didampingi oleh pertumbuhan yang kuat, manajemen makro ekonomi yang baik, dan pasar tenaga kerja yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memungkinkan masyarakat termiskin untuk memanfaatkan peluang tersebut.

1.  Pengembangan anak usia dini dan gizi
Langkah-langkah ini membantu pertumbuhan anak di masa 1.000 hari pertama mereka. Kekurangan gizi dan kekurangan pertumbuhan kognitif selama periode ini dapat menyebabkan penundaan pendidikan dan mengurangi prestasi mereka di kemudian hari.

2.  Perlindungan kesehatan untuk semua
Memberi cakupan kepada masyarakat tidak mampu untuk mendapat layanan kesehatan yang terjangkau dan tepat waktu, dan pada saat yang sama meningkatkan kapasitas masyarakat untuk belajar, bekerja dan melakukan kemajuan.

3.  Akses pendidikan bermutu untuk semua
Jumlah pelajar di seluruh dunia telah meningkat dan pusat perhatian harus bergeser dari sekadar mengirim anak-anak ke sekolah menjadi memberikan pendidikan bermutu untuk setiap anak di manapun mereka berada. Pendidikan untuk semua anak harus mengedepankan proses belajar, pengetahuan dan pengembangan keterampilan serta kualitas guru.

4.  Bantuan tunai kepada keluarga miskin
Program ini memberi penghasilan pokok kepada keluarga miskin, memungkinkan mereka untuk menjaga anak-anak mereka tetap sekolah dan memungkinkan kaum ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Uang tersebut juga dapat membantu keluarga miskin membeli berbagai keperluan seperti bibit, pupuk, atau ternak, dan membantu mereka menghadapi kekeringan, banjir, bencana pandemik, krisis ekonomi atau guncangan yang lain. Bantuan tunai telah terbukti mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan bagi orang tua maupun anak-anak.

5.  Infrastruktur pedesaan – terutama jalan dan penyediaan listrik
Pembangunan jalan pedesaan dapat mengurangi biaya transportasi, menghubungkan petani desa ke pasar untuk menjual barang-barang mereka, serta memungkinkan pekerja bergerak lebih bebas, dan memperbaiki akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Misalnya, penyediaan listrik bagi masyarakat desa di Guatemala dan Afrika Selatan telah membantu peningkatan tenaga kerja kaum perempuan. Akses listrik juga membuat usaha rumah skala kecil menjadi lebih layak dan produktif, yang sangat diperlukan bagi masyarakat miskin di desa.

6.  Sistem perpajakan yang progresif
Sistem perpajakan yang adil dan progresif dapat membiayai kebijakan agar program pemerintah yang diperlukan berjalan dengan baik, mengalokasikan sumber daya yang ada ke masyarakat termiskin. Sistem pajak dapat dirancang agar mengurangi ketimpangan dan pada saat yang sama menjaga efisiensi anggaran.

Baca Juga

• contoh makalah sosiologi tentang kemiskinan
• makalah kemiskinan di indonesia
• makalah tentang kemiskinan sebagai masalah sosial
• contoh makalah kemiskinan
• makalah tentang kemiskinan di masyarakat
• makalah latar belakang kemiskinan
• makalah tentang kemiskinan pdf
• makalah tentang kemiskinan di desa

BAB III
PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang romantis baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua lini masyarakat. Dengan digalakkannya hal ini, tidak perlu sampai 2030 kemiskinan akan mencapai hasil yang seminimal mungkin.

3.1 Saran
Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.


Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1.  Pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia
2.  Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan.
3.  Marilah kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang masih mengalami kemiskinan.

Referensi :

Suharto, Eko Ph.D.( 2009), “ Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan”,: Bandung
Edi Suharto. Phd. Konsep Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya.
Sukirno Sadono, Ekonomi Pembangunan, Depok, Lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas Indonesia,1978

Read More

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua organisasi memiliki kebutuhan untuk menjaga agar sumber daya informasi mereka aman. Kalangan industri telah lama menyadari kebutuhan untuk menjaga keamanan dari para kriminal komputer dan sekarang pemerintah telah mempertinggi tingkat keamanan sebagai salah satu cara untuk memerangi terorisme, isu-isu utama mengenai keamanan versus ketersediaan serta keamanan versus hak pribadi harus diatasi.

Keamanan informasi ditujukan untuk mendapatkan kerahasiaan,ketersediaan, serta integritas pada semua sumber daya informasi perusahaan. Manajemen keamanan informasi terdiri atas perlindungan harian, yang disebut manajemen keamanan informasi dan persiapan operasional setelah suatu bencana yang disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis.

Dua pendekatan dapat dilakukan untuk menyusun strategi-strategi Information Security management-ISM manajemen resiko dan kepatuhan tolak ukur. Perhatian akan ancaman dan resiko berhubungan dengan pendekatan manajemen risiko. Ancaman dapat bersifat internal atau eksternal, tidak disengaja atau disengaja. Risiko dapat mencakup insiden pengungkapan,penggunaan, dan modifikasi yang tidak diotorisasi serta pencurian, penghancuran dan penolakan layanan. Dalam makalah ini, penyaji akan memaparakan mengenai keamanan infomasi.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini ialah :

1. Bagaimana kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian?
2. Apa keamanan informasi?
3. Bagaimana manajemen keamanan informasi?
4. Apa yang dimaksud dengan ancaman dan apa saja jenis ancaman?
5. Apa yang dimaksud dengan risiko dan bagaimana manajemen risiko?
6. Bagaimana persoalan e-commerce?
7. Bagaimana manajemen risiko dan kebijakan keamanan informasi?
8. Bagaimana yang dimaksud dengan pengendalian dan jenis pengendalian?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah,antara lain :

a. Agar pembaca mengetahui Bagaimana kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian

b. Agar pembaca mengerti apa itu keamanan informasi

c. Agar pembaca mengerti bagaimana manajemen keamanan informasi

d. Agar pembaca mengerti apa yang dimaksud dengan ancaman dan apa saja jenis ancaman

e. Agar pembaca mengerti apa yang dimaksud dengan risiko dan bagaimana manajemen risiko

f. Agar pembaca mengetahui bagaimana persoalan e-commerce

g. Agar pembaca mengetahui bagaimana manajemen risiko dan kebijakan keamanan informasi

h. Agar pembaca mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan pengendalian dan jenis pengendalian

BAB II

PEMBAHASAN

1. KEBUTUHAN ORGANISASI AKAN KEAMANAN DAN PENGENDALIAN

Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik agar aman dari ancaman baik dari dalam atau dari luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan, namun hal ini berubah pada saat perang viaetnam ketika sejumlah instalasi keamanan komputer dirusak pemrotes. Pengalaman ini menginspirasi kalangan industri untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran serta menyediakan organisasi dengnan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan.

Pendekatan-pendekatan yang dimulai di kalangan industri dicontoh dan diperluas. Ketika pencegahan federal ini diimplementasikan, dua isu penting harus diatasi yakni keamana versus hak-hak individu dan keamaan versus ketersediaan.

2. KEAMANAN INFORMASI

Saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terfokus secara eksklusif pada perlindunga peranti keras data maka istilah keamanan sistem digunakan. Istilah keamanan sistem digunakan untuk mengambarkan perlindungna baik peralatan komputer dan nonkomputer, fasilitas,data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang.

Tujuan Keamanan Informasi

Keamanan informasi ditujuakn untuk mencapai tiga tujuan utama yakni:

1. Kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang.
2. Ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya.
3. Integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya.

Manajemen Keamanan informasi

Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi (information security management – ISM ), sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis (bussiness continuity management – BCM).

Jabatan direktur keamanan sistem informasi perusahaan (coorporate information system security officer – CISSO) digunakan untuk individu di dalam organisasi, biasanya anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan tersebut.

3. MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri atas empat tahap yakni:

a. Mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan

b. Mendefenisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut

c. Menentukan kebijakan keamanan informasi

d. Mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut.

Istilah manajemen risiko (risk management) dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini dimana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya.

Tolak ukur (benchmark) adalah tingkat kinerja yag disarankan. Tolak ukur keamanan informasi (information security benchmark) adalah tingkat kemanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi.standar atau tolak ukur semacam ini ditentukan oleh pemerintah dan asosiasi industri serta mencerminkan komponen-komponen program keamanan informais yang baik menurut otoritas tersebut.

Ketika perusahaan mengikuti pendekatan ini, yang disebut kepatuhan terhadap tolak ukur (benchmark compliance) dapat diasumsikan bahwa pemerintah dan otoritas industri telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mempertimbangkan berbagai ancaman serta risiko dan tolak ukur tersebut menawarkan perlindungan yang baik.

1. ANCAMAN

Ancaman Keamanan Informasi (Information Security Threat) merupakan orang, organisasi, mekanisme, atauperistiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan bersifat disengaja dan tidak disengaja.

· Ancaman Internal dan Eksternal

Ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan denga ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan anccaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Ancaman eksternal misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan atau disebut juga pesaing usaha.

1. Ancaman alam.

· Ancaman air, seperti : Banjir, Stunami, Intrusi air laut, kelembaban tinggi,

· badai, pencairan salju.

· Ancaman tanah, seperti : Longsor, Gempa bumi, gunung meletus.

· Ancaman alam lain, seperti : Kebakaran hutan, Petir, tornado, angin ribut.

2. Ancaman manusia.

· Malicious code.

· Virus, Logic bombs, Trojan horse, Worm, active contents, Countermeasures.

· Social engineering.

· Hacking, cracking, akses ke sistem oleh orang yang tidak berhak, DDOS,

· backdoor.

· Kriminal.

· Pencurian, penipuan, penyuapan, pengkopian tanpa ijin, perusakan.

· Teroris.

· Peledakan, Surat kaleng, perang informasi, perusakan.

3. Ancaman lingkungan

· Penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba‐tiba dan dalam jangka waktu yang cukup lama.

· Polusi.

· Efek bahan kimia seperti semprotan obat pembunuh serangga, semprotan anti

· api, dll.

· Kebocoran seperti A/C, atap bocor saat hujan.

· Tindakan Kecelakaan dan disengaja

Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oelh orang-orang di dalam ataupun diluar perusahaan. sama halnya

Jenis- Jenis Ancaman:

Malicious software, atau malware terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu system dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik system. Fungsi-fungsi tersebut dapat menghapus file,atau menyebabkan sistem tersebut berhenti. Terdapat beberapa jensi peranti lunak yang berbahaya, yakni:

a. Virus : Adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sector lain

b. Worm : Program yang tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri di dalam sistem, tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui e-mail

c. Trojan Horse : Program yang tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya sendiri, namun disebarkan sebagai perangkat

d. Adware : Program yang memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu

e. Spyware : Program yang mengumpulkan data dari mesin pengguna

5. RISIKO

Risiko Keamanan Informasi (Information Security Risk) didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh Ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi empat jenis yaitu:

1. Pengungkapan Informsi yang tidak terotoritasis dan pencurian. Ketika suatu basis data dan perpustakaan peranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang.
2. Penggunaan yang tidak terotorisasi. Penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut.
3. Penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat merusak atau menghancurkan peranti keras atau peranti lunak, sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi.
4. Modifikasi yang terotorisasi. Perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan yang dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah.

6. PERSOALAN E-COMMERCE

E-Commerce memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perllindungan data, informasi, dan piranti lunak, tetapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit.

Kartu Kredit “Sekali pakai”

Kartu sekali pakai ini bekerja dengan cara berikut: saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu seccar online, ia akan memperleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Angka inilah, dan bukannya nomor kartu kredit pelannggan tersebut, yang diberikan kepada pedadang e-commerce, yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran.

Praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa

Visa mengumumkan 10 pratik terkait keamanan yang diharapkan perusahaan ini untuk diikuti oleh peritelnya. Peritel yang memilih untuk tidak mengikuti praktik ini akan menghadapi denda, kehilangan keanggotaan dalam program visa, atau pembatasan penjualan dengan visa. Peritel harus :

1. Memasang dan memelihara firewall

2. Memperbaharui keamanan

3. Melakukan enkripsi data yang disimpan

4. Melakukan enkripsi pada data ynag dikirm

5. Menggunakan dan memperbaharui peranti lunak anti virus

6. Membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu

7. Memberikan id unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data

8. Memantau akses data dengan id unik

9. Tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor

10. Secara teratur menguji sistem keamanan

Selain itu, visa mengidentifikasi 3 praktik umum yang harus diikuti oleh peritel dalam mendapatkan keamanan informasi untuk semua aktivitas bukan hanya yang berhubungan dengan e-commerce:

1. Menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data

2. Tidak meninggalkan data atau komputer dalam keadaan tidak aman

3. Menghancurkan data jika tidak dibutuhkan lagi

G. MANAJEMEN RISIKO (MANAGEMENT RISK)

Manajemen Risiko merupakan satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi.Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Pendefenisian risiko terdiri atas empat langkah :

1. Identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko

2. Menyadari risikonya

3. Menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi

4. Menganalisis kelemahan perusahaan tersebut

Tabel Tingkat Dampak dan Kelemahan

	Dampak Parah	Dampak Signifikan	Dampak Minor
Kelemahan Tingkat Tinggi	Melaksanakan analisis kelemahan. Harus meningkatkan pengendalian	Melaksanakan analisis kelemahan. Harus meningkatkan pengendalian	Analisis kelemahan tidak dibutuhkan
Kelemahan Tingkat Menengah	Melaksanakan analisis kelemahan. Sebaiknya meningkatkan pengendalian.	Melaksanakan analisis kelemahan. Sebaiknya meningkatkan pengendalian.	Analisis kelemahan tidak dibutuhkan
Kelemahan Tingkat Rendah	Melaksanakan analisis kelemahan. Menjaga Pengendalian tetap ketat.	Melaksanakan analisis kelemahan. Menjaga Pengendalian tetap ketat.	Analisis kelemahan tidak dibutuhkan

Tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi:

1. dampak yang parah (severe impact) yang membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi

2. dampak signifikan (significant impact) yang menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut tetap selamat

3. dampak minor (minor impact) yang menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari.

Setelah analisis risiko diselesaikan, hasil temuan sebaiknya didokumentasikan dalam laporan analisis risiko. Isi dari laporan ini sebaiknya mencakup informasi berikut ini, mengenai tiap-tiap risiko:

1. diskripsi risiko
2. sumber risiko
3. tingginya tingkat risiko
4. pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut
5. para pemilik risiko tersebut
6. tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko
7. jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko

Jika perusahaan telah mengatasi risiko tersebut, laporan harus diselesaikan dengan cara menambahkan bagian akhir :

8. apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko tersebut

KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

Suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan keamanan dengan pendekatan yang bertahap, diantaranya:

1. Fase 1, Inisiasi Proyek. Membentuk sebuah tim untuk mengawas proyek kebijakan keamanan tersebut.
2. Fase 2, Penyusunan Kebijakan. Berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh.
3. Fase 3, Konsultasi dan persetujuan. Berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan.
4. Fase 4, Kesadaran dan edukasi. Melaksanakan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi.
5. Fase 5, Penyebarluasan Kebijakan. Kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi dimana kebijakan tersebut dapat diterapkan.

Kebijakan Keamanan yang Terpisah dikembangkan untuk

a. Keamanan Sistem Informasi

b. Pengendalian Akses Sistem

c. Keamanan Personel

d. Keamanan Lingkungan Fisik

e. Keamanan Komunikasi data

f. Klasifikasi Informasi

g. Perencanaan Kelangsungan Usaha

h. Akuntabilitas Manajemen

Kebijakan terpisah ini diberitahukan kepada karyawan, biasanya dalam bentuk tulisan, dan melalui program pelatihan dan edukasi. Setelah kebijakan ini ditetapkan, pengendalian dapat diimplementasikan.

8. PENGENDALIAN

Pengendalian (control) adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Engendalian dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

1. PENGENDALIAN TEKNIS

Pengendalian teknis (technical control) adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam system dan dibuat oleh para penyusun system selam masa siklus penyusunan system. Didalam pengendalian teknis, jika melibatkan seorang auditor internal didalam tim proyek merupakan satu cara yang amat baik untuk menjaga agar pengendalian semacam ini menjadi bagian dari desain system. Kebanyakan pengendalian keamanan dibuat berdasarkan teknologi peranti keras dan lunak.

A. Pengendalian Akses

Dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi adalah pengendalian akses. Alasannya sederhana: Jika orang yang tidak diotorisasi tidak diizinkan mendapatkan akses terhadap sumber daya informasi, maka pengrusakan tidak dapat dilakukan.

Pengendalian akses dilakukan melalui proses tiga tahap yang mencakup:

1. Identifikasi pengguna. Para pengguna pertama-tama mengidentifikasi diri mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui, misalnya kata sandi. Identifikasi dapat pula mencakup lokasi pengguna, seperti nomor telepon atau titik masuk jaringan.

2. Autentifikasi pengguna. Setelah identifkasi awal telah dilakukan, para pengguna memverikasi hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka miliki, seperti smart card atau tanda tertentu atau chip identifikasi. Autentifikasi pengguna dapat juga dilaksanakan dengan cara memberikan sesuatau yang menjadi identitas diri, seperti tanda tangan atau suara atau pola suara.

3. Otorisasi pengguna. Setelah pemeriksaan identifikasi dan autentifikasi dilalui, seseorang kemudian dapat mendapatkan otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat penggunaan tertentu. Sebagai contoh, seorang pengguna dapat mendapatkan otorisasi hanya untuk membaca sebuah rekaman dari suatu file, sementara pengguna yang lain dapat saja memiliki otorisasi untuk melakukan perubahan pada file tersebut.

Identifkasi dan autentifikasi memanfaatkan profil pengguna (user profile), atau deskripsi pengguna yang terotorisasi. Otorisasi memanfaatkan file pengendalian akses (acess control file)yang menentukan tingkat akses yang tersedia bagi tiap pengguna.

Setelah para pengguna memenuhi syarat tiga fungsi pengendalian kases, mereka dapat menggunakan sumber daya informasi yang terdapat di dlaam batasan file pengendalian akses. Pencatatan audit yang berbasis komputer terus dilakukan pada semua aktivitas pengendalian akses, seperti tanggal dan waktu serta identifikasi terminal, dan digunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan.

B. System Deteksi Gangguan

Logika dasar dari system deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Salah satu contoh yang baik adalah peranti lunak proteksi virus (virus protection software) yang telah terbukti efektif melawan virus yang terkirim melalui e-mail. Peranti lunak tersebut mengidentifikasi pesan pembawa virus dan memperingatkan si pengguna.

Contoh deteksi pengganggu yang lain adalah peranti lunak yang ditujukan untuk mengidentifikasikan calon pengganggu sebelum memiliki kesempatan untuk membahayakan.Peralatan prediksi ancaman dari dalam (insider threat prediction tool) telah disusun sedemikian rupa sehingga dapat mempertimbangkan karakteristik seperti posisi seseorang di dalam perusahaan, akses ke dalam data yang sensitive, kemampuan untuk mengubah komponen peranti keras, jenis aplikasi yang digunakan, file yang dimilki, dan penggunaan protocol jaringan tertentu. Hasil pembuatan profilan seperti ini, yang beberapa berbentuk kuantitatif, dapat mengklasifikasikan ancaman internal ke dalam kategori seperti ancaman yang disengaja, potensi ancaman kecelakaan, mencurigakan, dan tidak berbahaya.

C. Firewall

Sumber daya komputer selalu berada dalam resiko jika terhubung ke jaringan. Salah satu pendekatan keamanan adalah secara fisik memisahkan situs Web perusahaan dengan jaringan internal perusahaan yang berisikan data sensitive dan system informasi. Cara lain adalah menyediakan kata sandi kepada mitra dagang yang memungkinkannya memasuki jaringan internal dari Internet.

Pendekatan ketiga adalah membangun dinding pelindung atau firewall. Firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yeng membatasi aliran data ked an dari perusahaan tersebut dan Internet. Konsep dibalik firewall adalah dibuatnya suatu pengaman untuk semua komputer pada jaringan perusahaan dan bukannya pengaman terpisah untuk masing-masing computer. Beberapa perusahaan yang menawarkan peranti lunak antivirus (seperti McAfee diwww.mcafee.com dan www.norton.com ) sekarang memberikan peranti lunak firewall tanpa biaya ekstra dengan pembelian produk antivirus mereka.

Ada tiga jenis firewall, yaitu:

1. Firewall Penyaring Paket.

Router adalah alat jaringan yang mengarahkan aliran lalu lintas jaringan. Jikarouter diposisikan antara Internet dan jaringan internal, maka router dapat berlaku sebagai firewall. Router dilengkapi dengan table data dan alamat-alamat IP yang menggambarkan kebijakan penyaringan. Untuk masing-masing transmisi, routermengakses table-tabelnya dan memungkinkan hanya beberapa jenis pesan dari beberapa lokasi Internet (alamat IP) untuk lewat. Alamat IP (IP Address) adalah serangkaian empat angka (masing-masing dari 0 ke 255) yang secara unik mengidentifikasi masing-masing computer yang terhubung dengan Internet. Salah satu keterbasan router adalah routerhanya merupakan titik tunggal keamanan, sehingga jika hacker dapat melampuinya perusahaan tersebut bisa mendapatkan masalah. “IP spoofing”, yaitu menipu table aksesrouter, adalah dalah satu metode yang digunakan untuk pembajak untuk menipu router.

2. Firewall Tingkat Sirkuit.

Salah satu peningkatan keamanan dari router adalah firewall tingkat sirkuit yang terpasang antara Internet dan jaringan perusahaan tapi lebih dekat dengan medium komunikasi (sirkuit) daripada router. Pendekatan ini memungkinkan tingkat autentifikasi dan penyaringan yang tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan router. Namun, keterbatasan dari titik tunggal keamanan tetap berlaku.

3. Firewall Tingkat Aplikasi.

Firewall ini berlokasi antara router dan computer yang menajlankan aplikasi tersebut. Kekuatan penuh pemeriksaan keamanan tambahan dapat dilakukan. Setelah permintaan diautentifikasi sebagai permintaan yang berasal dari jaringan yang diotorisasi (tingkat sirkuit) dan dari computer yang diotorisasi (penyaringan paket), aplikasi tersebut dapat memnita informasi autentifikasi yang lebih jauh seperti menanyakan kata sandi sekunder, mengonfirmasikan identitas, atau bahkan memeriksa apakah permintaan tersebut berlangsung selama jam-jam kerja biasa. Meskipun merupakan jenis firewall yang paling efektif, firewall ini cenderung untuk mengurangi akses ke sumber daya. Masalah lain adalah seorang programmer jaringan harus penulis kode program yang spesifik untuk masing-masing aplikasi dan mengubah kode tersebut ketika aplikasi ditambahkan, dihapus, dimodifikasi.

D. Pengendalian Kriptografis

Data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Data dan informasi tersebut dapat dienkripsi dalam penyimpanan dan juga ditransmisikan kedalam jaringan. Jika seseorang yang tidak memiliki otorisasi memperoleh akses enkripsi tersebut akan membuat data dan informasi yang dimaksud tidak berarti apa-apa dan mencegah kesalahan penggunaan.

Popularitas kriptografis semakin meningkat karena e-commerce, dan produk khusus ditujukan untuk meningkatkan keamanan e-commerce telah dirancang. Salah satunya adalah SET (Secure Electronic Transactions), yang ,melakukan pemeriksaan keamanan menggunakan tanda tangan digital. Tanda tangan ini dikeluarkan kepada orang-orang yang dapat berpartisispasi dalam transaksi e-commerce – pelanggan, penjual, dan institusi keuangan. Dua tanda tangan biasanya digunakan menggantikan nomor kartu kredit.

E. Pengendalian Fisik

Peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan computer. Perkembangan seterusnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih yaitu dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. Perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya ditempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitive terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai.

F. Meletakkan Pengendalian Teknis Pada Tempatnya

Anda dapat melihat dari daftar penjang pengendalian teknis ini (dan tidak semuanya dicantumkan), bahwa teknologi telah banyak digunakan untuk mengamankan informasi. Pengendalian teknis dikenal sebagai yang terbaik untuk keamanan. Perusahaan biasanya memilih dari daftar ini dan menerapkan kombinasi yang dianggap menawarkan pengaman yang paling realisitis.

2. PENGENDALIAN FORMAL

Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, dan diharapkan dapat berlaku dalam jangka panjang.

3. PENGENDALIAN INFORMAL

Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut.

a. MENCAPAI TINGAKAT PENGENDALIAN YANG TEPAT

Ketiga jenis pengendalian – teknis, formal, dan informal – mengharuskan biaya. karena bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk mengahabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari resiko yang akan terjadi, maka pengendalian harus ditetapkan pada tingkat yang sesuai. Dengan demikian, keputusan untuk mengendalikan pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan, tapi dalam beberapa industry terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lain.

b. DUKUNGAN PEMERINTAH DAN INDUSTRI

Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur, yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternative untuk manajemen resiko. Organisasi tidak diwajibkan mengikuti standar ini, namun standar ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada perusahaan dalam menentukan tingkat target keamanan. Berikut ini adalah beberapa contohnya :

· BS7799 Milik Inggris

· BSI IT Baseline Protection Manual

· COBIT

· GASSP (Generally Accepted System Security Principles)

· ISF Standard of Good Practice

Tidak ada satupun dari standar-standar ini yang menawarkan cakupan yang menyeluruh dari masalah ini. Namun, jika disatukan, standar-standar tersebut menjadi dasar yang baik untuk diikuti perusahaan dalam menentukan kebijakan keamanan informasinya sendiri yang mendukung budaya organisasi tersebut.

c. PERATURAN PEMERINTAH

Pemerintah baik di Amerika Serikat maupun Inggris telah menentukan standard an menetapkan standardan menetapkan peraturan yang ditujukan untuk menaggapi masalah pentingnya keamanan informasi yang makin meningkat, terutama setelah peristiwa 9/11 dan semakin meluasnya internet serta peluang terjadinya kejahatan computer. Beberapa dioantaranya adalah :

· Standar Keamanan Komputer Pemerintah Amerika Serikat

· Undang-undang Anti Terorisme, Kejahatan, dan Keamanan Inggris ( ATCSA) 2001

STANDAR INDUSTRI

The Center for Internet Security (CIS) adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para mengguna computer guna membuat system mereka lebih aman. Bantuan diberikan melalui dua produk – CIS Benchmark dan CIS Scoring Tools.

SERTIFIKASI PROFESIONAL

Mulai tahun 1960-an,profesi TI mulai menawarkan program sertifikasi. Tiga contoh berikut mengilustrasikan cakupan dari program-program ini.

· Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian

· Konsersium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional

· Institute SANS

MELETAKKAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PADA TEMPATNYA

Perusahaan harus mencanangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian yang didasarkan atas identifikasi ancaman dan risiko ataupun atas panduan yang diberikan oleh pemerintah atau asosiasi industri. Perusahaan harus mengimplementasikan gabungan dari pengendalian teknis, formal, dan informal yang diharapkan untuk menawarkan tinngkat keamanan yang diinginkan pada batasan biaya yang ditentukan dan sesuai dengan pertimbangan lain yang membuat perusahaan dan sistemnya mamapu berfungsi secara efektif.

I. MANAJEMEN KEBERLANGSUNGAN BISNIS

Manajemen keberlangsungan bisnis (bussines continuity management – BCM) adalah aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguang sistem informasi. Pada tahun awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan bencana (disaster planing), namun istilah yang lebih positif perencanaan kontijensi (contigency plan), menjadi populer. Elemen penting dalam perenccanaan kontijensi adalah rencana kontijensi, yang merupakan dokumen tertulis, formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan, atau ancaman gangguan, pada operasi komputasi perusahaan.

Banyak perusahaan telah menemukan bahwa, dibanding sekedar mengandalkan, satu rencana kontijensi besar, pendekatan yang terbaik adalah merancang beberapa sub rencana yang menjawab beberapa kontijensi yang spesifik. Sub rencana yang umum mencakup :

Rencana darurat (Emergency plan). Rencana darurat menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Cara-cara ini mencakup sistem alarm, prosedur evakuasi dan sistem pemadaman api.

Rencana cadangan. Perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak digunakan. Cadangan ini dapat diperoleh melalui kombinasi dari :

1. Redudansi. Peranti keras, peranti lunak dan data di duplikasikan sehingga jika satu set tidak dapat dioperasikan, set cadangannya dapat meneruskan proses.
2. Keberagaman. Sumber daya informasi tidak dipasang pada tempat yang sama, komputer dibuat terpisah untuk wilayah operasi yang berbeda-beda.
3. Mobilitas. Perusahaan dapat membuat perjanjian dengan para pengguna peralatan yang sama sehingga masing-masing perusahan dapat menyediakan cadangan kepada yang lain jika terjadi bencana besar. Pendekatan yang lebih detail adalah membuat kontrak dengan jasa pelayanan cadangan hot site dan cold site. Hot site adalah fasilitas komputer lengkap yang disediakan oleh pemasok untuk pelanggannya untuk digunakan jika terdapat situasi darurat. Cold site hanya mencakup fasilitas bangunan namun tidak mencakup fasilitas komputer

Rencana catatan penting. Catatan penting (vital records) perusahaan adalah dokumen kertas, microform dan media penyimpanan optimis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Rencana catatan penting (vital records plan) menentukan cara bagaimna catatan penting tersebut harus dilindungi. Selain menjaga catatan tersebut di situs komputer, cadanan harus disimpan dilokasi. Semua jenis catatan dapat secara fisik dipindahkan ke lokasi terpencil tersebut, namun catatan komputer dapat ditransmisikan secara elektronik.

MELETAKKAN MANAJEMEN KEBERLANGSUNGAN BISNIS PADA TEMPATNYA

Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang pengunaan komputer dimana kita dapat melihat perkembangan besar. Banyak upaya telah dilaksanakan untuk mengembangkan perencanaan kontijensi, dan banyak informasi serta bantuan telah tersedia. Tersedia pula rencana dalam paket sehingga perusahaan dapat mengadaptasinya ke dalam kebutuhan khususnya. Sistem komputer TAMP memasarakan sistem pemulihan bencana (disaster recovery system – DRS) yang mencakup sistem manajemen basis dasa, instruksi, dan perangkat yang dapat digunakan untuk mempersiapkan rencana pemulihan. Panduan dan garis besar tersedia bagi perusahaan untuk digunakan sebagai titik awal atau tolak ukur.

BAB III

PENUTUP

Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik agar aman dari ancaman baik dari dalam atau dari luar. Istilah keamanan sistem digunakan untuk mengambarkan perlindungna baik peralatan komputer dan nonkomputer, fasilitas,data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi (information security management – ISM ), sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis (bussiness continuity management – BCM). Istilah manajemen risiko (risk management) dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini dimana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya.

Ancaman Keamanan Informasi (Information Security Threat) merupakan orang, organisasi, mekanisme, atauperistiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan bersifat disengaja dan tidak disengaja.

Risiko Keamanan Informasi (Information Security Risk) didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh Ancaman keamanan informasi. E-Commerce memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perllindungan data, informasi, dan piranti lunak, tetapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Engendalian dibagi menjadi tiga kategori, yaitu : teknis, formal dan informal.

DAFTAR PUSTAKA

Reymond, MC Leod. 2009. Sistem Informasi Manajemen. Salemba Empat

http://megyanggraini.blogspot.com/2013/07/sistem-informasi-manajemen-keamanan.html

.

Read More