BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam Pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan (integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan .
Para pemakai laporan ingin mengetahui bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Hal tersebut bersifat umum dan tidak tergantung pada aktivitas perusahaan serta apakah kas dapat dipandang sebagai produk perusahaan, seperti yang berlaku di lembaga keuangan. Pada dasarnya perusahaan memerlukan kas dengan alasan yang sama meskipun terdapat perbedaan dalam aktivitas penghasil pendapatan utama (revenue-producing activities). Perusahaan membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, untuk melunasi kewajiban, dan untuk membagikan dividen kepada para investor. Pernyataan ini mewajibkan semua perusahaan menyajikan laporan arus kas.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Bagaimana penyajian Laporan Arus Kas yang benar setelah direvisi?
2.      Apa dan bagaimana aktivitas operasi itu?
3.      Apa dan bagaimana aktivitas investasi itu ?
4.      Apa dan bagaimana aktivitas pendanaan itu?
5.      Bagaimana pelaporan arus kas ditinjau dari aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan ?
6.      Pelaporan Arus Kas atas Dasar Arus Kas Bersih


C.    TUJUAN

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya .    

Tujuan Pernyataan ini adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas  dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang  mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi.

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Penyajian Laporan Arus Kas

 Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi  menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut.

 Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasi ke dalam lebih dari satu aktivitas. Sebagai contoh, jika pelunasan pinjaman bank meliputi pokok pinjaman dan bunga, maka bunga merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.

B.     Aktivitas operasi

      Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber  pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan.
      Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal  dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
- penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
- penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain;
- pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
- pembayaran kas kepada karyawan;
- penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya;
- pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali  jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
- penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih. Arus kas yang menyangkut transaksi semacam itu merupakan arus kas dari aktivitas investasi. Perusahaan sekuritas dapat memiliki sekuritas untuk diperdagangkan sehingga sama dengan persediaan yang dibeli untuk dijual kembali. Karenanya, arus kas yang berasal dari pembelian dan penjualan dalam transaksi atau perdagangan sekuritas tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Sama halnya dengan pemberian kredit oleh lembaga keuangan juga harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, karena berkaitan dengan aktivitas penghasil utama pendapatan lembaga keuangan tersebut. penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.

C.    Aktivitas Investasi

      Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktivas jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri;
- penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak berwujud dan aktiva jangka panjang lain;
- perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain;
- uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan);
- pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contracts, option contracts dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan;
Jika suatu kontrak dimaksudkan untuk menangkal (hedge) suatu posisi yang dapat diidentifikasi, maka arus kas dari kontrak tersebut diklasifikasikan dengan cara yang sama seperti arus kas dari posisi yang ditangkalnya.

D.    Aktivitas Pendanaan

 Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:
- penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya
- pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan
- penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik dan pinjaman lainnya
- pelunasan pinjaman
- pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lessee) untuk mengurangi  saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (finance lease).

E.     Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

      Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut ini:
a. metode langsung, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan; atau
b. metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (deferral) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan .
      Perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik :
a. dari catatan akuntansi perusahaan; atau
b. dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi untuk:
o  perubahan persediaan, piutang usaha, dan hutang usaha selama periode berjalan;
o  pos bukan kas lainnya; dan
o  pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.
       Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh:
a. perubahan persediaan dan piutang usaha serta hutang usaha selama periode berjalan;
b. pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, laba perusahaan asosiasi yang belum dibagikan dan hak minoritas dalam laba/rugi konsolidasi; dan
c. semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Sebagai alternatif, berdasarkan arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dilaporkan (tidak langsung) dengan menyajikan pendapatan dan beban yang  diungkapkan dalam laporan laba rugi serta perubahan dalam persediaan, piutang usaha dan hutang usaha selama periode.

F.     Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi dan Pendanaan

Perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali sebagaimana dijelaskan pada paragraf 21 dan 23 arus kas dilaporkan atas dasar arus kas bersih.


BAB III
PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Sebagai sebagian dari laporan keuangan, laporan arus kas merupakan alat komunikasi artinya bahwa laporan arus kas itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan kas dari suatu perusahaan tersebut. Dengan laporan arus kas para pemakai dapat mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Likuiditas mengacu kepada kedekatan pada kas dari aktiva dan kewajiban-kewajiban. Solvabilitas mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Dan felksibilitas keuangan mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk bereaksi dan beradaptasi terhadap memburuknya keuangan serta keutuhan dan peluang yang tak terduga. Data tersebut akan lebih berarti bagi pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih dan dianalisa lebih lanjut. Idealnya laporan arus kas dapat menunjukkan sampai seberapa jauh efisiensi pelaksanaan kegiatan serta perkembangan perusahaan telah dicapai manajemen. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai keutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut.

Jadi dari wacana diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa laporan arus kas hendaknya mampu memberikan atau mempermudah analisis, agar penggunaannya dapat mengetahui :
1. Kemampuan menghasilkan kas atau setara kas
2. Kemampuan menggunakan kas atau setara kas

B.     SARAN

Dalam usaha untuk merencanakan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas sangatlah diperlukan suatu perencanaan yang berupa anggaran kas.
Anggaran kas merupakan suatu cara yang efektif dalam merencanakan dan mengendalikan arus kas, menilai kas yang dibutuhkan dan menggunakan kelebihan kas yang ada secara efektif pula. Anggaran kas merupakan alat utama untuk membuat estimasi keuangan jangka pendek. Tujuan utama di dalam penyusunan anggaran kas adalah untuk merencanakan atau menentukan kegiatan operasional perusahaan sebagai dasar untuk menentukan optimalisasi kas dimasa yang akan dating.
Optimalisasi kas merupakan usaha perusahaan, dimana kas yang ada di dalam perusahaan harus tetap dijaga agar jangan sampai kas tersebut mengalami kelebihan atau kekurangan dalam melakukan aktivitas perusahaan. Kas harus disediakan dalam jumlah dan batas-batas yang telah ditentukan.
Arus kas masuk dan arus kas keluar harus diupayakan seimbang, artinya tidak terjadi saldo kas yang berlebihan ataupun keuntungan. Saldo kas yang berlebihan dari kebutuhan akan mengorbankan kegiatan operasional perusahaan karena tertanam jumlah uang kas yang tidak produktif. Tetapi sebaliknya saldo kas yang defisit akan menyebabkan perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik dan akibat selanjutnya kegiatan perusahaan dapat terganggu karena kurangnya pembiayaan.
Dengan demikian diperlukan adanya penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran kas yang baik, sehingga menghasilkan jumlah saldo yang optimal agar dapat menunjang aktivitas perusahaan. Jumlah kas yang optimal berarti dapat membiayai operasi perusahaan sehari-hari dan kewajiban finansial perusahaan tetap pada saat ditagih.

Kas merupakan elemen modal kerja yang paling tinggi tingkat kedudukannya dan diperlukan perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari, tetapi di lain pihak kas merupakan elemen modal kerja yang kurang produktif, apabila menahannya terlalu besar mengandung resiko. Oleh karena itu manajemen kas yang efektif sangat diperlukan agar resiko dapat diperkecil tanpa pengorbanan likuiditas.



DAFTAR PUSTAKA

Hasyim,Muttaqin.2009.” Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement) “.(online),( http://muttaqinhasyim.wordpress.com/2009/06/29/laporan-arus-kas/ , diakses 29 Juni 2009).
Helmi,Syafrizal.2010.” Analisa Laporan Arus Kas “.(online),( http://shelmi.wordpress.com/ , diakses 25 October 2010).

Read More

BAB I
PENDAHULUAN
1.1       Latar Belakang

Akuntansi keuangan sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansisebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Disektor public, kebutuhan akan infprmasi akuntansi semakin tinggi seiringdengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga –lembaga publik. Laporan keuangan sektor publik menjadi instrument utama untukmenciptakan akuntabilitas publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publikyang relevan dan handal, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sector publikdan system akuntansi sector publik. Pengembangan standar akuntansi keuangan sector publik merupakan suatu yang sangat krusial, karena kualitas srndar akuntansi secaralangsung akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian pada bahan ajar ini perlu dikembangkan system akuntansi yang mampu menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat dupertanggung jawabkan.

Pemahaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi "utang sektor publik" dan "permintaan pinjaman sektor publik" untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik.

Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah.


1.2       Tujuan Penulisan

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapatmemahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini :

1)  Memahami konsep dan teori Akuntansi Keuangan Sektor Publik.
2)  Memahami dan menjelaskan standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik,
3) Dapat memahami dan menjelaskan Tehnik Akuntansi Keuangan Sektor Publik
4) Dapat memahami dan menjelaskan Sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik

1.3       Rumusan Masalah

A.          Pengertian Akuntansi  Organisasi Sektor public..?
B.           Pengguna laporan Keuangan Di Organisasi Sektor Publik ?
C.           Hak Dan Kewajiban Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik ?
D.          Tujuan Danfunsi laporan Keuangan Sektor Publik ?
E.            Akuntansi manajemen dan Akuntansi keuangan Di Organisasi Sektor Publik ?

1.4       Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan makalah ini yaitu :
1.      BAB I PENDAHULUAN didalamnya berisis mengenai latar belakang penulisan makalah,  tujuan penulisan makalah, Rumusan Masalah, batasan Masalah Dan Juga Sistematika penulisan makalah sendiri.
2.      BAB II PEMBASAN yang merupakan isi dari pokok pembahasan makalah ini.
3.      BAB III PENUTUP didalamnya berisi mengenai kesimpulan dari pembahsan makalah dan juga saran.



BAB II
AKUNTANSI DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2.1 Pengertian Akuntansi Organisasi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: "... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat". Dari definisi tersebut perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan: "... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta".

Akuntansi Sektor Publik mempelajari bagaimana akuntansi di sebuah organisasi Sektor Publik. Organisasi sektor publik berbeda dengan sektor privat yang berorientasi pada laba. Organisasi sektor publik memiliki tujuan beragam sesuai dengan misi yang diemban organisasi tersebut. Bentuk organisasi sektor publik diantaranya adalah organisasi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan lain-lain. Perbedaan tujuan organisasi tersebut menyebabkan bentuk pelaporanya berbeda karena akuntabilitas yang dituntut oleh stakeholder berbeda. Tujuan pelaporan diarahkan pada tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan tujuan organisasi tersebut.
Akuntansi Sektor Publik akan membahas karakteristik organisasi sektor publik,  standar akuntansi untuk organisasi sektor publik, pelaporan akuntansinya dan akuntansi manajemen sektor publik.
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas.



2.2 Pengguna Laporan Keuangan Sektor Publik

Pemakai laporan keuangan sektor publik Menurut SAP Standar Akuntansi Publik (SAP)
a.       masyarakat
b.      para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
c.       pihak yg memberi dan berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
d.      pemerintah

Menurut Drebin et. al (1981):

Pembayar pajak
Pemberi dana bantuan
Investor
Pengguna jasa
Karyawan/pegawai
Pemasok
Dewan legislatif
Manajemen
Pemilih
Badan pengawas

1.3  Hak Dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

1. Hak untuk mengetahui (right to know):

- Mengetahui kebijakan pemerintah
- Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
- Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu

2. Hak untuk diberi informasi (right to be informed)

Hak untuk diberi penjelasan terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.

3. Hak untuk didengan aspirasinya (right to be heard and to listened to).

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu:

a.       Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
b.      Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan.
c.       Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas.
d.      Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.
e.       Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi.
f.       Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.





1.4  Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Tujuan dan fungsi laporan keuangan secara umum adalah :

1.      Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa agar pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan yang ditetapkan.

2.      Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting) Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.


3.      Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa dating, juga memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4.      Kealangsungan organisasi (viability)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam mementukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa mendatang.

5.      Hubungan Masyarakat (public relation)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas presentasi yang dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, juga sebagai alat komunikasi antara public dan pihak yang berkepentingan.

6.      Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan Laporan keuangan adalah :

1.    Memberikan informasi guna pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

2.    Memberikan informasi guna mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik meliputi informasi yang digunakan untuk :

a.       Membandingkan kinerja keuangan actual denga yang dianggarkan.
b.      Menilai kondisi keuangan dan hasil – hasil operasi.
c.       Membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya.
d.      Membantu dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Dalam konteks akuntansi sektor publik, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat financial saja. Informasi financial disini adalah informasi yang dapat diukur dengan satuan monometer. Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :

a.         Menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
b.         Menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan – perubahan yang terjadi di dalamnya.
c.         Memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang – undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
d.        Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
e.         Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional :
·         Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan criteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode – periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain
·         Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah
·         Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target
·         Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equality) dan keadilan (equity)

2.5 Akuntansi Manajemen Dan Akuntansi Keuangan Disektor Publik.

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants (1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, pengintepretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.
Statements on Management Accounting 1A tentang definisi akuntansi manajemen, dipaparkan sebagai berikut:
“The Process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of financial information used by management to plan, evaluate, and control within an organization and to assure appropriate use of and accountability for its resources.”
Chartered Institute of Management Accountants (1994) dalam Jones dan Pandlebury (1996) membuat definisi yang lebih luas daripada definisi yang dikeluarkan oleh Institute of Management Accountants, terutama dalam hal luas informasi yang diberikan. Chartered Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan pengintepretasian informasi yang digunakan untuk:
1.    Perumusan strategi
2.    Perencanaan dan pengendalian aktivitas
3.    Pengambilan keputusan
4.    Pengoptimalan penggunaan sumber daya
5.    Pengungkapan (disclosure) kepada shareholders dan pihak luar organisasi
6.    Pengungkapan kepada karyawan
7.    Perlindungan aset
Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Akan tetapi, harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakterisitik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa modifikasi.
Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan stratejik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas (task control). Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi:
a.       Perencanaan stratejik
b.      Pemberian informasi biaya
c.       Penilaian investasi
d.      Penganggaran
e.       Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan (charging for services)
f.       Penilaian kinerja
1. Perencanaan Stratejik
Pada tahap perencanaan stratejik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program (cost of program) dan beberapa biaya suatu aktivitas (cost of activity), sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki.
Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan utama yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan (cost, quality and services). Untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Namun tetap, terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta  dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk/pelayanan (product costing). Hal tersebut disebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan secara langsung  dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan discretionary cost yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan di sektor publik merupakan intangible output yang sulit diukur.
2. Pemberian informasi biaya
Biaya (cost) dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:
·  Biaya Input: Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku.
·  Biaya output: Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan.
·  Biaya proses: Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi.
3. Penilaian investasi
Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta didesain untuk organisasi yang berorientasi pada laba. Sementara organisasi publik merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba, sehingga terkadang teknik-teknik tersebut tidak dapat diterapkan untuk sektor publik. Di samping itu sulit untuk mengukur output yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam ukuran finansial (expected return) tidak dapat (sulit) dilakukan.
Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis). Dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut karena biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja akan tetapi harus mencakup biaya sosial (social cost) dan manfaat sosial (social benefits) yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, penilaian investasi dengan menggunakan analisis biaya-manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk memudahkan, dapat digunakan analisis efektifitas biaya (cost-effectiveness analysis).

4. Penganggaran
Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata.
5. Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan (charging for services)
Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
6. Penilaian kinerja
Penilaian kinerja merupakan bagian dari sitem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci (key performance indicator) dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan.































BAB III
PENUTUP
III.1 Kesimpulan

Akuntansi Sektor Publik yang kuat merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan Good Governance di Sektor Publik.  Akuntansi Sektor Publik berkaitan dengan sistem pemrosesan informasi keuangan dan pengkomunikasian informasi keuangan tersebut kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) Organisasi Sektor Publik.  Tuntutan akan transparansi pengelolaan keuangan pada Organisasi Sektor Publik semakin meningkat akhir-akhir ini.  Transparansi informasi keuangan Organisasi Sektor Publik sebagai bagian penting dalam penegakan Good Governance Organisasi Sektor Publik diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi pada Organisasi Sektor Publik.  Penerapan sistem akuntansi yang sehat pada Organisasi Sektor Publik merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.















DAFTAR PUSTAKA

http://sijenius.wordpress.com/2009/05/08/akuntansi-manajemen-sektor-publik/
http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_Sektor_Publik
http://hubungansosialsim.blogspot.com/2010/01/akuntansi-keuangan-sektor-publik.html

Read More

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang tengah dihadapi oleh dunia adalah kemiskinan. Kemiskinan lahir bersamaan dengan keterbatasan sebagian manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Kemiskinan telah ada sejak lama pada hampir semua peradaban manusia. Pada setiap belahan dunia dapat dipastikan adanya golongan konglomerat dan golongan melarat. Dimana golongan yang konglomerat selalu bisa memenuhi kebutuhannya, sedangkan golongan yang melarat hidup dalam keterbatasan materi yang membuatnya semakin terpuruk.

Saat ini, dunia didera kemiskinan yang menyebar luas di sebagian besar negeri, jika tidak dikatakan seluruhnya, meski berbeda-beda tingkatan dan jumlah orang miskinnya. Hampir-hampir tidak ada satu negara pun yang terbebas dari masalah kemiskinan pada masa sekarang ini, termasuk negara-negara kaya dan maju di bidang sains dan industri. Kemiskinan merupakan masalah umum dan telah menjadi bencana. Meski dunia menyaksikan kemajuan material, terlihat pula adanya peningkatan pengangguran secara nyata. Sebagian orang mengaitkan kemiskinan kepada madaniyah dan menetapkan adanya hubungan negatif antara kemajuan madaniyah dan kemiskinan, di mana setiap kali madaniyah bertambah maju maka setiap kali pula kemiskinan meningkat.
Kemiskinan menyebar luas secara menyolok sejak berlangsungnya kebangkitan industri dan meluasnya penggunaan alat dalam produksi industri dan pertanian. Seberapapun jumlah tenaga kerja yang diserap sektor industri, kemiskinan tetap saja meningkat tajam.

Berbagai pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan individu-individu kaya tidak berhenti menyerahkan bantuan dan memberi pertolongan yang bisa mereka lakukan kepada orang-orang miskin. Mereka juga tidak berhenti menciptakan program-program pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan dalam berbagai bentuknya kepada kaum miskin. Namun masalah kemiskinan tetap saja ada bahkan jumlah orang miskin di dunia makin bertambah. Pemerintah negara kaya dan lembaga-lembaga internasional telah turut campur dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini.

Pada sebagian besar pendapat manusia mengenai kemiskinan pada intinya mereka berpendapat bahwa kemiskinan menggambarkan sisi negatif, yaitu pengamen yang membuat tidak nyaman pengguna jalan raya, pengemis, gubuk kumuh dibawah jembatan layang yang nampak tidak indah, mencemari sungai karena membuang sampah sembarangan, penjambretan, penodongan, pencurian,dll. Dengan demikian, kemiskinan sangat identik dengan kotor, kumuh, malas, sulit diatur, tidak disiplin, sumber penyakit, kekacauan bahkan kejahatan.

Sebagai masalah yang menjadi isu global disetiap negara berkembang, wacana kemiskinan dan pemberantasanya haruslah menjadi agenda wajib bagi para pemerintah pemimpin negara. Peran serta pekerja sosial dalam menagani permasalahan kemiskinan sangat diperlukan, terlebih dalam memberikan masukan (input) dan melakukan perencanaan strategis tentang apa yang akan menjadi suatu kebijakan dari pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis akan membahas tentang:
1. Apa pengertian kemiskinan?
2. Bagaimana cara mengukur kemiskinan?
3. Apa saja macam-macam kemiskinan
4. Apa saja penyebab kemiskinan?
5. Apa saja Masalah Kemiskinan Dunia?
6. Apa saja Strategi Penanggulangan Kemiskinan
7. Bagaimana Structural Adjustment Programs (SAPs) & Poverty?
8. Apa Respon Nasional Dan Internasional Terhadap Kemiskinan
9. Apa saja Strategi Mengatasi Kemiskinan di Dunia

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan makalah ini adalah:
1. Mengetahui pengertian kemiskinan
2. Mengetahui cara mengukur kemiskinan
3. Mengetahui macam-macam kemiskinan
4. Mengetahui penyebab kemiskinan
5. Mengetahui masalah kemiskinan dunia
6. Mengetahui strategi penanggulangan kemiskinan
7. Mengetahui Structural Adjustment Programs (saps) & Poverty
8. Mengetahui respon nasional dan internasional terhadap kemiskinan
9. Mengetahui strategi mengatasi kemiskinan di dunia

Permasalahan Kemsikinan di Indonesia

A.    Definisi Kemiskinan

Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.

Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa dikatakan dengan suatu kondisi serba kekurangan dalam arti minimnya materi yang dimana mereka ini tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.
     
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

B.     Indikator-Indikator Kemiskinan

      Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut :
            1.      Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
            2.      Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
            3.      Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
            4.      Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
            5.      Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
            6.      Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
            7.      Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
            8.      Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
            9.      Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

C.    Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.
   
 Di bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim, yang antara lain adalah:
            1.      Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
            Yang penting digaris bawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:

Naiknya standar perkembangan suatu daerah.  Politik ekonomi yang tidak sehat.

Faktor-faktor luar negeri, diantaranya:
1)      Rusaknya syarat-syarat perdagangan
2)      Beban hutang
3)      Kurangnya bantuan luar negeri, dan
4)      Perang

 2.  Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
Terlihat jelas faktor ini sangat urgent dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal

 3.  Biaya kehidupan yang tinggi.
Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.

4.  Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.

Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.
         
 Selain itu, ada juga penyebab utama lain dari timbulnya kemiskinan ini, diantaranya :

•  Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
•  Terbatasnya akses serta rendahnya mutu layanan kesehatan, pendidikan, dan sempitnya lapangan pekerjaan
• Kurangnya pengawasan serta perlindungan terhadap asset usaha
• Kurangnya penyesuaian terhadap gaji upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan seseorang
•  Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam
• Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.
• Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

D.    Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir keadaan kemiskinan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini diduga karena pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan meningkatnya Gross Domestic Product (GDP) dan atau disebabkan semakin luasnya kesenjangan social.

Hingga kini kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang menjadi isu sentral di Indonesia. Lebih dari 110 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per hari. Jumlah ini sama dengan jumlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja jika digabungkan. Sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia.

Kemiskinan menjadi alasan rendahnya Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia. Secara menyeluruh, kualitas manusia Indonesia relatif sangat rendah jika dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan HDI Indonesia di peringkat 124 dari 187 negara pada tahun 2011. Di tahun yang sama, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 30 juta orang, sebesar 37% dari jumlah tersebut berada di daerah perkotaan dan 63% di daerah pedesaan.

Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas, membuat anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya kemampuan untuk menabung dan berinvestasi, minimnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan dan jaminan sosial, serta menguatnya arus urbanisasi ke kota.

E.     Tantangan Kemiskinan di Indonesia

Masalah kemiskinan di Indonesia sarat sekali hubungannya dengan rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM). dibuktikan oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat Indonesia meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692. yang masih menempati peringkat lebih rendah dari Malaysia dan Thailand di antara negara-negara ASEAN. Sementara, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Indonesia pada tahun yang sama sebesar 0,178. masih lebih tinggi dari Filipina dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender di Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara desa dan kota. Proporsi penduduk miskin di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan. Data Susenas (National Social Ekonomi Survey) 2004 menunjukkan bahwa sekitar 69,0 % penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Selain itu juga tantangan yang sangat memilukan adalah kemiskinan di alami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka pembangunan gender (Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka Indeks pemberdayaan Gender(Gender Empowerment Measurement,GEM).

Tantangan selanjutnya adalah otonomi daerah. di mana hal ini mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengentaskan atau menjerumuskan masyarakat dari kemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. maka tidak mustahil dalam jangka waktu yang relatif singkat kita akan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada skala nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakat ke jurang kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahaya laten dalam skala Nasional.

F.     Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan

            1)      Penanganan Masalah Kurang Gizi dan Kekurangan Pangan
            Penanganan masalah kurang gizi dan kekurangan pangan meliputi:
·         Perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan prioritas: penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin.
·         Peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas: penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin.
            2)      Perluasan Kesempatan Masyarakat Miskin Atas Pendidikan
            Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas pendidikan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :
·         Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk SD, SMP, Pesantren Salafiyah, dan satuan pendidikan non Islam setara SD dan SMP.
·         Beasiswa siswa miskin jenjang SMA.
·         Pengembangan pendidikan untuk dapat membaca.
           
3)      Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan
            Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :

•  Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas
•  Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, dan kepulauan.
•  Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk penanganan penyakit menular dan berpotensi wabah, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan ke gawat darurat.
• Pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk mengurangi tingkat kematian pada kelahiran.

  4)      Perluasan Kesempatan Berusaha
            Perluasan kesempatan berusaha meliputi peningkatan dukungan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan kegiatan pokok:

• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah rumah tangga miskin.
• Penasehat penataan hak kepemilikan dan sertifikasi lahan petani.
• Penyediaan sarana dan prasarana untuk usaha.
• Pelatihan ketrampilan untuk menjalankan usaha.
• Peningkatan pelayanan koperasi sebagai modal usaha

      Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

      Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.
     
Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:

Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK).

Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
·        
Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.

Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia :
     
Contoh dari upaya kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di Bandung dengan diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25 Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik.
   
Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi, maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang dibantu tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.


BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara.

Pemahaman utamanya mencakup:
Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

2.2 Mengukur Kemiskinan

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori, yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari." Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

2.3. Macam-macam Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana semuanya serba kekurangan, misalnya saja miskin jasmani, berarti kekurangan makanan, minuman dan tempat berlindung. Adapun macam-macam kemiskinan yaitu sebagai berikut:
Kemiskinan Mutlak : Kemiskinan yang disebabkan karena tingkat pendapatan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup
Kemiskinan  Relatif : Kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan sekitarnya
Kemiskinan Struktural : Kemiskinan yang disebabkan karena ketimpangan dalam struktur ekonomi suatu negara atau struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.
Kemiskinan Sosial Budaya : Kemiskinan yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, atau lebih singkatnya kondisi sosial budaya yang memaksa masyarakat di daerah itu menjadi miskin.

2.4  Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan sangat kompleks, sehingga perspektif dalam melihat berdasarkan persoalan real dalam masyarakat tersebut. Persoalan real dalam masyarakat biasanya karena adanya kecacatan individual dalam bentuk kondisi dari kelemahan biologis, psikologis, maupun kultural sehingga dapat menghalanginya untuk memperoleh peruntungan untuk dapat memajukan hidupnya. Kelompok yang masuk dalam golongan yang tidak beruntung, yaitu kemiskinan fisik yang lemah, kerentaan, keterisolasian dan ketidakberdayaan.

Pada umumnya di Negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia
Seperti kita ketahui lapangan pekerjaan yang terdapat di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada dimana lapangan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian banyak penduduk di Indonesia yang tidak memperoleh penghasilan itu menyebabkan kemiskinan di Indonesia.

2.  Tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia
Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relative tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini yang diusebut tidak meratanya pendapatan penduduk di Indonesia.

3.  Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah
Banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendidikan yang di butuhkan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Dan pada umumya untuk memperoleh pendapatan yang tinggi diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi pula atau minimal mempunyai memiliki ketrampilan yang memadai dehingga dapat memp[eroleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dehari-hari sehingga kemakmuran penduduk dapat terlaksana dengan baik dan kemiskinan dpat di tanggulangi.

4.  Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global
Yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan.
Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:
a) Naiknya standar perkembangan suatu daerah.
b) Politik ekonomi yang tidak sehat.
c) Faktor-faktor luar negeri, diantaranya: a). Rusaknya syarat-syarat perdagangan b). Beban hutang c). Kurangnya bantuan luar negeri, dan Perang

5.  Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat
Terlihat jelas faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal.

6. Biaya kehidupan yang tinggi
Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.

7.  Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata
Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.

8.  Kurangnya perhatian dari pemerintah
Masalah kemiskinan bisa dibilang menjadi maslah Negara yang semakin berkembang setiap tahunnya dan pemerintah sampai sekarang belum mampu mengatasi masalah tersebut. Kureangnya perhatian pemerintah akan maslah ini mungkin menjadi salah satu penyebabnya.
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

2.5 Masalah Kemiskinan Dunia

Adapun beberapa masalah kemiskinan yang ada di seluruh dunia adalah sebagai berikut:
Rusaknya sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan negara- negara di seluruh dunia saat ini. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang mengandung kerusakan. Tabiatnya mengantarkan kepada kebebasan dan penjajahan, serta terakumulasinya kekayaan di tangan sebagian kecil orang atau perusahaan raksasa.
Rusaknya sistem dan undang-undang yang diterapkan di dunia, dan tidak adanya penguasaan terhadap fakta secara sempurna. Sistem tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah, karena dalam memberikan solusi-solusi bertumpu pada asas-asas yang salah.
Kerusakaan finansial dan administratif serta buruknya pengelolaan perusahaan-perusahaan oleh para pelaksana. Padahal mereka memperoleh gaji, bonus, dan kompensasi sangat tinggi. Selain itu mereka juga menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya kepada lembaga-lembaga yang beraktivitas di dalamnya dan yang mengelola administrasinya.
Burukya distribusi kekayaan, bahkan tidak ada sistem pendistribusian kekayaan. Juga anggapan bahwa masalahnya adalah masalah kelangkaan relatif yang solusinya dengan menambah produksi. Sementara sekitar lima milyar orang penduduk dunia hidup dengan kurang dari dua dolar per hari, sebagaimana sekitar satu setengah milyar orang hidup dengan kurang dari satu dolar per hari per orang. Juga sebagaimana 1 % penduduk Amerika Serikat memiliki 50 % dari total kekayaan, sementara 80 % penduduk Amerika memiliki kurang dari 8 % total kekayaan.
Buruk dan rusaknya administrasi yang dikendalikan oleh nepotisme dan bagi-bagi kekayaan, dan berbagai kerusakan administratif di banyak negara.
Pengaruh dan dominasi perusahaan-perusahaan besar terhadap perekonomian global. Contohnya, 80 % komite yang membuat keputusan di Amerika Serikat ditentukan oleh pemilik kepentingan-kepentingan dan kekayaan-kekayaan yang besar.
Dominasi para penguasa dan para pengusaha terhadap sumber daya negeri.
Peran serta organisasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF dalam menghancurkan kekayaan negara-negara debitor (pengutang) melalui solusi keji yang diberikan kepada negara-negara tersebut yang bertujuan memperlemah dan memelaratkannya serta mempertahankannya terus membutuhkan bantuan dan utang.

2.6  Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah terbesar bagi setiap negara di dunia. tidak dapat dipungkiri, isu-isu kemiskinan sampai saat ini belum juga menemukan solusi yang dapat melegakan pemerintah nasional maupun internasional. Salah satu solusi untuk menaggulangi kemiskinan adalah dengan ketenagakejaan dengan melihat potensi taraf kehidupan penduduk di suatu negara. Menurut ILO, (International Labour Organization) menyatakan dengan perluasan kesempatan kerja akan dibarengi dengan menurunnya kemiskinan, semua itu akan terwujud jika tingkat gaji atau bayaran bagi setiap tenaga kerja juga sesuai bahkan meningkat. Hubungan antara ketenagakerjaan dan kemiskinan adalah ketika memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dari bekerja tentu dapat diukur dengan, apakah mencukupi kebutuhan sehari-hari pekerja tersebut. Maka dengan tinjauan inilah kita bisa menganalisa penurunan dan pengurangan kemiskinan yang terjadi di setiap negara khususnya di indonesia.

Menurut Bank Dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang sukses dalam menggulangi masalah kemiskinan dari tahun 1976 dari angka 40% mencapai angka 11% dari populasi indonesia pada saat itu berdasarkan Badan Pusat Statistik. Penanggulangan yang dilakukan indonesia hanya berjalan hingga tahun 1996, dan indonesia kembali mengalami krisis pada tahun 1998 dan kemiskinanpun kembali meningkat hingga mencapai 24,2% yang disebabkan oleh meroketnya harga-harga komoditas baik makanan maupun non-makanan. Setelah itu indonesia mengalami penurunan secara bertahap meskipun agak lambat.

Garis kemiskinan Bank Dunia hanya dapat dipakai untuk membandingkan dan memonitor perkembangan tingkat kemiskinan secara internasional atau antar negara. Sementara Bank Dunia tetap menyarankan memakai penggunaan garis kemiskinan negara masing-masing dalam memonitor perkembangan kemiskinan di negaranya baik wilayah maupun nasional.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan pengentasan kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat (1998) dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup: (1) pengembangan data dasar (base data) dalam penentuan kelompok sasaran (targeting); (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatandan lapangan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat, 1998). Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu.

2.7 Structural Adjustment Programs (SAPs) & Poverty

Pada akhir Perang Dunia II sistem ekonomi internasional hancur. Tentu ada  aturan dan prosedur yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan oleh karena itu kebutuhan akan suatu lembaga baru muncul. Salah satu lembaga yang didirikan dalam perjalanan Perjanjian Bretton Woods tahun 1944 adalah Dana Moneter Internasional (IMF). Yang telah ditugaskan untuk mengatur sistem moneter internasional dan sistem keuangan dan mempromosikan stabilitas. Lembaga ini harus mendorong kerja sama ekonomi dan membantu mempromosikan kesehatan ekonomi dunia.

Program Penyesuaian Struktural adalah program yang memungkinkan bagi negara-negara untuk mendapatkan pinjaman dari IMF atau Bank Dunia. Pinjaman ini terhubung dengan persyaratan-persyaratan seperti reformasi kebijakan yang signifikan yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan pinjaman (Abugre, 2000). Dalam sejarah lembaga utama menyediakan struktur pinjaman penyesuaian adalah Bank Dunia. Sejak tahun 1986 juga, Moneter Internasional Fund (IMF) memberikan pinjaman penyesuaian dan lembaga keuangan internasional lainnya kemudian International Financial Institution (IFI) yangmengadopsi prinsip-prinsip IMF.

Tujuan utama Struktural Program Penyesuaian adalah pengurangan inflasi. Ini telah disetujui secara luas bahwa tingkat inflasi yang tinggi memiliki konsekuensi negatif pada pertumbuhan dan kemiskinan. Beberapa studi namun menemukan bahwa negara-negara yang mencapai dan mempertahankan stabilitas makroekonomi mungkin tidak selalu mendapatkan signifikan membayar tanggungan dalam pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan (Gunter, Cohen, & Lofgren, 2005).

Inflasi yang lebih rendah cenderung meningkatkan pendapatan riil masyarakat miskin jika penyesuaian pendapatan untuk kenaikan pengeluaran karena inflasi lambat. Dampak dari tingkat inflasi yang lebih rendah pada distribusi pendapatan tergantung pada kestabilan pendapatan untuk harga masing-masing kelompok individu. Itu berarti bahwa jika individu miskin menghadapi penyesuaian lagi, maka ia akan tertinggal dari orang kaya, karena inflasi rendah akan mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan (Garuda, 2000).

2.8 Respon Nasional Dan Internasional Terhadap Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalahyang sangat kompleks, yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam mengatasinya. Pengentasan  rakyat dari kemiskinan merupakan suatu pekerjaan rumah bagi masing-masing negara yang menginginkan rakyatnya makmur dan sejahtera.

Sebagai respon dari dunia internasional terhadap kemiskinan adalah adanya upaya kepedulian yang dilakukan oleh lembaga internasional yang berupaya mengentaskan kemiskinan dengan programnya masing-masing. Seperti world bank dengan IMF, ILO, UNICEF, WTO dan lain-lain. Dengan adanya organisasi internasional ini step by step kemiskinan dapat  terentaskan pada masyarakat suatu negara namun dengan syarat organisasi itu semua bekerjasama dengan baik dalam hal menurunkan angka kemiskinan. Pada sekitar tahun 1997, ketika WorldBank berada dibawah pimpinan Wolfenson, terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan efektifitas upaya pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.

Respon kemiskinan yang terjadi di Indonesia misalnya ketika politik dan keamanan yang sudah tidak stabil ditambah dengan terjadinya krisis ketika tahun 1997-1998, yang mana pertumbuhan ekonomi mencapai 13 persen, inflasi tercatat sangat tinggi sampai 77 persen, PHK dimana-mana, dan melonjaknya angka kemiskinan. Dan kejadian di Indonesia ini menyebabkan repon yang sangat kacau, yang mana ketika itu instabilitas politik yang sudah tidak stabil lagi yang ditandai dengan gelombang demonstasi, hura-hura, kerusuhan, dan mengakibatkan kepada kekerasan.

Dalam hal kesehatan respon kemiskinan menjadi hal yang buruk, yang mana keterbatasan akses dan rendahnya mutu layanan kesahatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap hidup sehat, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain pun, utilisasi (penggunaan) rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedangkan masyarakat miskin cenderung memanfaatkan puskesmas.

2.9. Strategi Mengatasi Kemiskinan di Dunia

Setelah mempelajari sekelompok negara–termasuk Brasil, Kamboja, Mali, Peru dan Tanzania–yang berhasil mengurangi ketimpangan secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, dan mempelajari berbagai bukti yang tersedia, peneliti Bank Dunia mengindentifikasi enam strategi yang berpeluang memberi dampak. Strategi tersebut mengungkap kebijakan yang terbukti telah menambah penghasilan masyarakat miskin, memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan penting, dan memperkuat prospek pembangunan jangka panjang tanpa merusak pertumbuhan. Kebijakan ini berkinerja baik ketika didampingi oleh pertumbuhan yang kuat, manajemen makro ekonomi yang baik, dan pasar tenaga kerja yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memungkinkan masyarakat termiskin untuk memanfaatkan peluang tersebut.

1.  Pengembangan anak usia dini dan gizi
Langkah-langkah ini membantu pertumbuhan anak di masa 1.000 hari pertama mereka. Kekurangan gizi dan kekurangan pertumbuhan kognitif selama periode ini dapat menyebabkan penundaan pendidikan dan mengurangi prestasi mereka di kemudian hari.

2.  Perlindungan kesehatan untuk semua
Memberi cakupan kepada masyarakat tidak mampu untuk mendapat layanan kesehatan yang terjangkau dan tepat waktu, dan pada saat yang sama meningkatkan kapasitas masyarakat untuk belajar, bekerja dan melakukan kemajuan.

3.  Akses pendidikan bermutu untuk semua
Jumlah pelajar di seluruh dunia telah meningkat dan pusat perhatian harus bergeser dari sekadar mengirim anak-anak ke sekolah menjadi memberikan pendidikan bermutu untuk setiap anak di manapun mereka berada. Pendidikan untuk semua anak harus mengedepankan proses belajar, pengetahuan dan pengembangan keterampilan serta kualitas guru.

4.  Bantuan tunai kepada keluarga miskin
Program ini memberi penghasilan pokok kepada keluarga miskin, memungkinkan mereka untuk menjaga anak-anak mereka tetap sekolah dan memungkinkan kaum ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Uang tersebut juga dapat membantu keluarga miskin membeli berbagai keperluan seperti bibit, pupuk, atau ternak, dan membantu mereka menghadapi kekeringan, banjir, bencana pandemik, krisis ekonomi atau guncangan yang lain. Bantuan tunai telah terbukti mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan bagi orang tua maupun anak-anak.

5.  Infrastruktur pedesaan – terutama jalan dan penyediaan listrik
Pembangunan jalan pedesaan dapat mengurangi biaya transportasi, menghubungkan petani desa ke pasar untuk menjual barang-barang mereka, serta memungkinkan pekerja bergerak lebih bebas, dan memperbaiki akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Misalnya, penyediaan listrik bagi masyarakat desa di Guatemala dan Afrika Selatan telah membantu peningkatan tenaga kerja kaum perempuan. Akses listrik juga membuat usaha rumah skala kecil menjadi lebih layak dan produktif, yang sangat diperlukan bagi masyarakat miskin di desa.

6.  Sistem perpajakan yang progresif
Sistem perpajakan yang adil dan progresif dapat membiayai kebijakan agar program pemerintah yang diperlukan berjalan dengan baik, mengalokasikan sumber daya yang ada ke masyarakat termiskin. Sistem pajak dapat dirancang agar mengurangi ketimpangan dan pada saat yang sama menjaga efisiensi anggaran.

Baca Juga

• contoh makalah sosiologi tentang kemiskinan
• makalah kemiskinan di indonesia
• makalah tentang kemiskinan sebagai masalah sosial
• contoh makalah kemiskinan
• makalah tentang kemiskinan di masyarakat
• makalah latar belakang kemiskinan
• makalah tentang kemiskinan pdf
• makalah tentang kemiskinan di desa

BAB III
PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang romantis baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua lini masyarakat. Dengan digalakkannya hal ini, tidak perlu sampai 2030 kemiskinan akan mencapai hasil yang seminimal mungkin.

3.1 Saran
Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.


Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1.  Pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia
2.  Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan.
3.  Marilah kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang masih mengalami kemiskinan.

Referensi :

Suharto, Eko Ph.D.( 2009), “ Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan”,: Bandung
Edi Suharto. Phd. Konsep Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya.
Sukirno Sadono, Ekonomi Pembangunan, Depok, Lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas Indonesia,1978

Read More

MAKALAH

Perbandingan Sistem Kapitalisme & Demokrasi Ekonomi

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Ekonomi merupakan factor penting dalam pertumbuhan dan pembangunan suatu negara, bahkan negara itu negara maju ataupun tidak dapat  dilihat dari tingkat dan kestabilitasan perekonomiannya, saat ini negara maju seperti cina yang saat ini menduduki peringkat teratas kategori yang ekonominya berkembang dengan pesat, disaat negara-negara adidaya sedang ditimpah krisis ekonomi yang berkepanjangan, ini membuktikan bahwa peranan ekonomi dalam kemajuan negara sangat fundamental.

Dalam membangun sistem perekonomian yang mampu membentuk dan membangun kesejahteraan dibutuhkanlah system yang betul betul pas dan sesuai dengan porsinya yaitu tidak ada yang dirugikan dan tidak menimbulkan tindakan penjajahan ekonomi secara tidak langsung, Salah satu sistem perekonomian yang ada didunia adalah sistem ekonomi kapitalis, yaitu sistem ekonomi dimana kekayaan produktif terutama dimiliki secara pribadi dan pruduksi terutama untuk penjualan. Tujuan dari pemilikan pribadi tersebut adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lumayan dari penggunaan kekayaan pruduktif.

Dan juga sistem Demokrasi ekonomi yang dipakai di Indonesia dan kapitalisme yang dipakai Amerika .maka dari itu dalam tulisan ini kami akan membahas sistem perekonomian kapitalis dan demokrasi ekonomi guna mengetahui bagaimana penerapan kedua sistem ekonomi tersebut dalam prakteknya, dan juga perbedaannya.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Sistem Kapitalisme

Kapitalisme Secara bahasa Kapitalisme berasal dari kata kapital yang artinya Modal, isme merupakan suku kata tambahan untuk memperkuat suku kata lain ( yang mempunyai arti paham). jelasnya Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untung kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. di eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka.

1. Karakteristik Sistem Kapitalisme

Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi

Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu

 Inidividu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.

 Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar

Pasar berfungsi memberikan “signal” kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga.

Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “The Invisible Hand” yang mengatur perekonomian menjadi efisien.

Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba

Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingann (keuntungan) sendiri.

Paham individualisme didasarkan materialisme,

B.  Pengertian Sistem Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi merupakan konsep yang digagas dan diagungkan oleh almarhum Mohammad Hatta  lebih dari setangah abad yang lalu. Pendekar demokrasi ekonomi itulah yang merumuskan konsep demokrasi ekonomi ke dalam  UUD 1945 (pada penjelasan pasal 33 UUD 1945). Buah pikirannya yang termaktub dalam penjelasan itu berbunyi, “Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan  atau anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Falsafah dalam demokrasi ekonomi meliputi pengertian bahwa kegiatan ekonomi dilaksanakan  dari rakyat, oleh rakyat dan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, konsep demokrasi ekonomi sangat relevan dengan gerakan ekonomi kerakyatan.

Tahun 1998 wacaca ekonomi kerakyatan kembali diaktualkan sebagai realisasi demokrasi ekonomi. Ekonomi kerakyatan dijadikan sebagai ketetapan MPR No. XVI/1998 tentang Politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Isi TAP MPR itu menyatakan bahwa ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan  yang saling menguntungkan  agar pelaku ekonomi dan saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

Sedangkan itu, dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi harus dihindari terjadinya penumpukan aset dan pemusatan ekonomi pada seseorang, kelompok atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Berkaitan dengan ini maka usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok ekonomi kerakyatan, tanpa mengabaikan  peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara

.

1. Karakteristik Demokrasi Ekonomi

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Setiap warga negara diberi kebebasan memilih dan menentukan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Penggunaan sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara atas dasar pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

C. Perbedaan Kedua Sistem Ekonomi

Dalam system perekonomi kapitalis kebebasan diberikan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Filsafat atau ideologi yang menjadi landasan kepada sistem ekonomi kapitalis adalah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang sama masyarakat akan memperoleh keuntungan juga. Dengan demikian setiap orang akan bebas bersaing dengan orang lain dalam bidang ekonomi sedangkan pada system Demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

1. Penerapan kedua sistem Ekonomi dalam praktek

System kapitalisme pada prakteknya dimana para pelaku ekonomi diberi kebebasan sebesar-besarnya untuk menguasai pasar dan juga mendapatkan untung yang sebesar – besarnya tanpa melihat dampak social yang terjadi di masyarakat, dengan kecendurangan inilah keruntuhan terjadi dalam system perekonomian kapitalis karna hilangnya ke seimbangan dalam membangun perkenomian antara pihak pmerintah dan swasta

2. Kebaikan-kebaikan Ekonomi Kapitalisme:

Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.

Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya.

Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

3. Kelemahan-kelemahan Kapitalisme

Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik.

Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).

4. Kecenderungan Bisnis dalam Kapitalisme

Perkembangan bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme dewasa ini adalah: adanya spesialisasi, adanya produksi massa, adanya perusahaan berskala besar, adanya perkembangan penelitian.

Sedangkan daripada itu mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memberikan kesempatan yang adil kepada setiap pelaku ekonomi untuk mencapai tujuannya. Karena itu, sampai sekarang, refleksi dari demokrasi ekonomi belum dapat dicapai sepenuhnya. Belum sepenuhnya demokrasi ekonomi dilakukan, menjadikan pelaksanaan demokrasi ekonomi perlu senantiasa mengalami pembaruan dan penyempuranaan dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Upaya terus menerus untuk mencapai tingkat demokrasi yang paling optimal dalam pembangunan ekonomi, menuntut adanya koreksi yang berkelanjutan secara obyektif dalam praktek dan pelaksanaan demokrasi ekonomi itu sendiri. Hal tersebut terutama dalam proses pembangunan ekonomi bangsa. Apakah praktek dan pelaksanaan pembangunan ekonomi selama ini sudah sesuai dan mencapai bentuk yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di dalamnya atau belum? Apakah sudah mantap atau belum? Kedua pertanyaan tadi menjadi alat ukur yang harus selalu dijawab. Perkembangan inilah yang harus dipantau dan dievaluasi secara terus menerus, kemudian dikoreksi dan disempurnakan. Dari hasil pengamatan empiris, dapat diungkapkan bahwa secara umum pembangunan ekonomi telah dapat dirasakan hasilnya. Walaupun, diakui masih terdapat beberapa kekurangan antara lain kesenjangan ekonomi antar pelaku, antar wilayah, antar sektor, dan antar kelompok pendapatan. Konstitusi maupun GBHN sebenarnya telah memberikan arahan yang cukup jelas ke mana tatanan perkembangan ekonomi kita seyogyanya akan dibawa. Pertumbuhan yang dipadukan dengan pemerataan sejak semula merupakan tujuan yang ingin dicapai. Pemikiran yang demikian menghendaki adanya mekanisme yang jelas tentang bagaimana faktor produksi dimanfaatkan untuk mencapai hasil produksi yang tinggi, yang diperlukan bagi kemakmuran rakyat. Lebih-lebih kita dihadapkan pada berbagai keterbatasan ketersedian factor produksi.

BAB III
PENUTUP

A.  Kesimpulan dan Saran

Setiap negara-bangsa yang eksis di atas permukaan bumi ini dapat membangun sistem ekonominya sendiri berdasarkan ciri-ciri dan norma-norma sosial yang berlaku secara universal tanpa harus mencemaskan bayang-bayang sistem ekonomi besar dunia,. Karena tidak ada satupun ketentuan yang mengharuskan untuk menganut salah satu dari beberapa system ekonomi, maka dalam hal menentukan sistem ekonomi mana yang akan dipilih bukan berarti (harus) memilih salah satu diantaranya.

Dalam pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan politik yang dijalankan oleh suatu negara. Kebijakan pembangunan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun demikian pertumbuhan ekonomi semata tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan sebuah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi pada negara terbelakang dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk ketergantungan dengan negara maju. Wujud ketergantungan tersebut kini dalam bentuk kesatuan ekonomi kapitalis dunia. Pembangunan politik negara terbelakang memiliki peran dalam menentukan pertumbuhan ekonomi.

Kapitalisme yang telah melanda seluruh dunia mau tidak mau harus dilawan dengan mewujudkan sistem ekonomi yang mandiri. Sistem ekonomi sosialis yang selama ini dianggap sebagai tandingan dari kapitalisme pun ternyata menurut Wallerstein sama halnya dengan kapitalisme. Negara dipandang sebagai sebuah badan usaha bersama yang menguasai alat produksi dan melakukan eksploitasi. Sehingga dalam hal ini penulis sekiranya dapat memberikan saran bahwa Kemandirian ekonomi harus menjadi konsep pembangunan yang dianut negara terbelakang untuk melawan kapitalisme baik itu system ekonomi kerakyatan ataupun system yang lahir dari social kulture negara terbelakang lainnya yg pada intinya ingin mewujudkan kesejahteraan secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

Sri-Edi Swasono,Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Universitas Indonesia. 1985

Soetrisno P. H, Kapita Selekta Ekonomi Indonesia, Penerbit Andi, 1992

Mubyarto, Reformasi sistem ekonomi: dari kapitalisme menuju ekonomi kerakyatan, Penerbit Aditya Media, 1998

Didik J. Rachbini, Ekonomi Politik: paradigma dan teori pilihan public, Ghalia Indonesia, 2002

Isei, Bundling:Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia, Kanisius

Arifin, Imamul, Membuka Cakrawala Ekonomi, PT Grafindo Media Pratama

https://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme

Read More